DPP PERMASI Asahan Demo BPBD dan Kantor Bupati, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Rp861 Juta

Kabupaten Asahan, Berita Merdeka Online — Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Seluruh Indonesia Kabupaten Asahan (DPP PERMASI Asahan) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan dan Kantor Bupati Asahan, Senin (15/12/2025). Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu menyoroti dugaan penyimpangan anggaran penanggulangan bencana senilai Rp861 juta.

Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua Umum DPP PERMASI Asahan, Muhammad Seto Lubis. Dalam orasinya, ia menyebut dugaan penyimpangan anggaran terjadi pada dua kegiatan di BPBD Asahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total pagu sekitar Rp5 miliar.

Menurut Seto, dua kegiatan yang disorot mahasiswa yakni anggaran sosialisasi komunikasi dan edukasi senilai Rp200 juta serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebesar Rp661 juta. Kedua kegiatan tersebut diduga tidak terealisasi secara maksimal, terutama saat terjadi hujan deras dan potensi banjir beberapa pekan lalu.

Lihat Juga:

Bareskrim Polri Gagalkan Pengiriman 5,29 Kg Ganja dalam Paket Mi Instan ke Malang, Kurir Ditangkap

“Ketika hujan deras terjadi seharian, kami menilai tidak ada kesiapsiagaan yang memadai dari BPBD Asahan. Padahal anggaran sudah tersedia. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Seto dalam orasinya.

Berdasarkan temuan tersebut, DPP PERMASI Asahan menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta Bupati Asahan mencopot Kepala BPBD Asahan karena dinilai tidak profesional dan tidak kompeten dalam penanganan kebencanaan. Kedua, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum, yakni Unit Tipikor Polres Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran, untuk melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap anggaran BPBD Asahan. Ketiga, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Kabupaten Asahan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Sementara itu, pihak BPBD Asahan diwakili Sekretaris BPBD yang menemui massa aksi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan kesiapsiagaan banjir sesuai kemampuan yang ada.

Lihat Juga:

Bareskrim Polri Bongkar Dugaan Jaringan Emas Ilegal dan TPPU di Sidoarjo, Lima Tersangka Ditetapkan

“Kami telah menyiapkan pos jaga, di antaranya dua pos di Kecamatan Sei Dadap. Jika kinerja kami dinilai belum maksimal, kami mohon maaf dan berterima kasih atas kritik serta saran dari adik-adik mahasiswa,” ujarnya.

Wakil Bupati Asahan, Riyanto SH MAP, juga memberikan tanggapan terkait tuntutan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah berupaya maksimal dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

“Terkait penggunaan anggaran, kami menunggu hasil laporan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun anggaran,” katanya.

Lihat Juga:

Bareskrim Polri Tetapkan Pendiri PT Dana Syariah Indonesia FH sebagai Tersangka Baru, Aset Rp320 Miliar Disita

Menanggapi pernyataan tersebut, Muhammad Seto Lubis kembali menyesalkan minimnya kehadiran petugas BPBD saat hujan deras terjadi beberapa waktu lalu. Ia menilai penanganan di lapangan justru lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, TNI, dan Polri.

“Kami melihat perlengkapan dan kesiapsiagaan BPBD tidak optimal. Ini yang menjadi keprihatinan kami dan alasan utama aksi ini dilakukan,” tegasnya.

Hingga aksi berakhir, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut dan berencana melanjutkan laporan ke instansi terkait apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. (Dodi Antoni)