SEMARANG | Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal, seperti pinjaman online tanpa izin, rentenir, hingga judi online.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas program literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau desa-desa di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Langkah tersebut dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor jasa keuangan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa akses keuangan yang merata menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
Menurutnya, masih banyak wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum didukung layanan keuangan yang memadai.
Karena itu, perluasan akses keuangan tidak hanya difokuskan di perkotaan, tetapi juga hingga tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, legal, dan mudah dijangkau.
Selain meningkatkan perlindungan masyarakat, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses pembiayaan guna mengembangkan usaha mereka.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengawasan aktivitas keuangan masyarakat.
Kemudahan mengakses layanan digital sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman ilegal maupun penyelenggara judi online.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat edukasi keuangan menjadi semakin penting agar masyarakat mampu membedakan layanan keuangan resmi dan ilegal serta memahami risiko yang dapat ditimbulkan.
Untuk memperkuat sosialisasi di tingkat akar rumput, OJK menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai mitra edukasi yang dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa fokus TPAKD tahun 2026 mencakup peningkatan literasi keuangan, penguatan pembiayaan produktif, digitalisasi layanan keuangan daerah, serta pengembangan kerja sama dengan industri jasa keuangan.
Ia menilai sektor pangan dan UMKM masih menjadi sektor strategis yang perlu mendapatkan dukungan pembiayaan agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Data OJK menunjukkan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.
Di saat yang sama, penyaluran kredit kepada UMKM terus meningkat dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Berbagai program yang dijalankan TPAKD juga mencatat hasil positif. Program edukasi keuangan telah menjangkau jutaan warga, sementara program tabungan pelajar berhasil mendorong budaya menabung sejak usia dini.
Selain itu, program pembiayaan yang ditujukan untuk melawan praktik rentenir juga terus berkembang dan dimanfaatkan oleh puluhan ribu pelaku usaha.
Dengan memperkuat literasi keuangan hingga ke desa-desa, Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, terhindar dari praktik pinjaman ilegal dan judi online, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan formal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan usaha mereka. (liem)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan