BLITAR, Berita Merdeka Online — DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda utama di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (14/8/2026). Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i, Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Jalannya rapat turut didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar Haris Susianto.

Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan turut menghadiri paripurna tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menjelaskan, rapat paripurna merupakan tindak lanjut dari proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Blitar kepada DPRD.

“Rapat paripurna hari ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang KUA-PPAS Tahun 2027,” kata Supriadi.

Sebelumnya, Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan mengenai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna pada 10 Juli 2026.

Setelah penyampaian tersebut, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar melakukan pembahasan dan mencermati materi KUA-PPAS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Hasil pembahasan kemudian menjadi bagian dari proses penyusunan arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Blitar bersama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar dalam Rapat Paripurna.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Selain agenda KUA-PPAS, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar juga membahas perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD.

Perubahan tersebut dituangkan melalui pembacaan Surat Keputusan DPRD mengenai perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Blitar.

Agenda selanjutnya yakni pembacaan Surat Keputusan DPRD tentang perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2026.

Ketiga agenda tersebut dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Blitar.

Rapat paripurna berlangsung dengan dihadiri unsur pemerintah daerah dan DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan, khususnya dalam proses penganggaran dan penataan alat kelengkapan dewan.

Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi salah satu tahapan penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD dalam mempersiapkan kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang, dengan tetap mengacu pada pembahasan dan ketentuan yang berlaku. ( Marlin/Adv)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.