BLITAR, Beritamerdekaonline.com — DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Wakil Ketua III DPRD, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan.

Selain membahas persetujuan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Fasilitasi Pesantren, Pansus II, dan Pansus III.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Blitar.

Agenda lainnya adalah pembacaan keputusan DPRD mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027.

Dalam memimpin rapat, Susi Narulita Kumala Dewi menjelaskan bahwa pelaksanaan paripurna merupakan tindak lanjut atas surat Sekretariat Daerah mengenai permohonan pembahasan Raperda serta surat Bupati Blitar tertanggal 19 November 2026 terkait usulan Propemperda Tahun 2027.

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun dan menyempurnakan regulasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pembahasan bersama, setiap rancangan peraturan diharapkan memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah dalam penyampaian pendapat akhir Bupati menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan Raperda.

Menurut Beky, kebijakan pajak dan retribusi daerah mempunyai posisi penting dalam memperkuat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten.

Penerimaan dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menjalankan program pembangunan, meningkatkan fasilitas publik, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui peraturan daerah ini, kita berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat semakin optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum,” ujar Beky.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kebijakan yang disusun tidak boleh mengabaikan kepentingan wajib pajak, termasuk pelaku usaha. Selain itu, pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan tetap mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

Setelah melalui tahapan pembahasan dan penyempurnaan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan menerima serta menyetujui hasil pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Beky berharap regulasi tersebut nantinya dapat diterapkan secara efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD.

Selain memperkuat pendapatan pemerintah, penerapan aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah ini menjadi salah satu langkah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. (Marlin/Adv)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.