Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mendukung penuh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta proaktif menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.

‎Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Tegaskan Seluruh OPD Wajib Dukung Pemeriksaan BPK.


‎Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri entry meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (2/9).

‎Herwan mengatakan dukungan seluruh OPD menjadi bagian penting dalam memastikan pemeriksaan berjalan lancar, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎“Saya mengimbau seluruh kepala OPD untuk membantu dan bersinergi dengan tim BPK yang telah bertugas. Bersinergi dan membantu BPK merupakan bagian dari fungsi kita sebagai pemerintah daerah,” tegas Herwan.

‎Ia meminta para kepala OPD tidak bersikap pasif selama proses pemeriksaan. Setiap perangkat daerah harus memberikan data dan informasi secara lengkap, terbuka, serta sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

‎Menurut Herwan, keterbukaan informasi antara pemerintah daerah dan BPK merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyediaan data secara cepat dan transparan juga akan membantu tim pemeriksa menjalankan tugas secara efektif.

‎“Kami berharap seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

‎Dalam entry meeting tersebut, Herwan didampingi Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R.A. Denni, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

‎Pemprov Bengkulu berharap pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan daerah.




Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.