Memasuki New Normal ASN Sudah Dibenarkan Perjalanan Dinas

Aceh Tengah, Beritamerdekaonline.com – Ditengah situasi pandemi Virus Corona di Indonesia yang masih menunjukkan peningkatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

“Dengan catatan tetap diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.” Demikian dr. Yunasri, Juru bicara COVID-19 Aceh Tengah, pada acara konferensi pers, Sabtu (18/7/2020).

Dikatakan, kebijakan soal perjalanan dinas di masa pandemi ini, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Lihat Juga:

‎PN Bengkulu Tolak Praperadilan Tersangka AS, Penetapan Tersangka Sah Kasus Segera Masuk Tahap Penuntutan

Beberapa persyaratan bagi ASN yang akan melakukan tugas perjalanan dinas antara lain memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

“Selain itu, ASN yang melakukan perjalanan dinas juga diharuskan memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor,” sebut Yunasri.

Keberadaan Surat Edaran ini sekaligus mencabut Surat Edaran sebelumnya yakni SE No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Kegiatan Mudik dan Cuti Bersama Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. 

Lihat Juga:

‎DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU, Kerugian Negara Ditaksir Rp5 Triliun

Surat Edaran telah diubah dengan SE Menteri PANRB No. 55/2020 tentang perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau kegiatan mudik atau cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan COVID-19.

Terkait pelaksanaan perjalanan dinas ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diminta memastikan penugasan serta penerbitan surat tugas perjalanan dinas secara selektif dan sesuai tingkat urgensinya.

“Perlu diperhatikan juga peraturan dan kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang,” katanya.

Lihat Juga:

‎Polda Bengkulu Tahan Tersangka Dugaan Penghimpunan Dana Ilegal, Kerugian Korban Capai Rp6,5 Miliar

Bagi ASN yang melanggar ketentuan maka nantinya akan diberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Surat Edaran mengenai perjalanan dinas ini juga berisi imbauan agar ASN dapat megajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, ungkap Yunasri ASN harus melengkapi Rapid Test bagi yang ditugaskan untuk perjalanan Dinas tersebut. (Man)

Editor: (Mitra Pizer)