Ketua DPC PPP Benteng Fepi Suheri Pertanyakan Keabsahan Mahkamah Partai DPP PPP

BENGKULU TENGAH, BERITA MERDEKA ONLINE – Polemik pembatalan Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) tiga anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah terus bergulir. Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, secara resmi mempertanyakan keabsahan dan status kelembagaan Mahkamah Partai DPP PPP pasca-Muktamar X.

Pernyataan tegas ini disampaikan Fepi Suheri menyikapi beredarnya pernyataan yang mengatasnamakan Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pembatalan SK PAW tersebut.

Menurut Fepi Suheri, DPC PPP Bengkulu Tengah sangat menghormati setiap mekanisme dan kewenangan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART serta peraturan perundang-undangan. Namun, ia menegaskan, setiap pernyataan yang membawa nama lembaga resmi partai harus didasarkan pada legitimasi kelembagaan dan dokumen pengangkatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lihat Juga:

Terungkap Dugaan Parkir Liar di SMAN 1 Bengkulu Tengah, PT Agung Binar Sentra Desak Dishub dan Satpol PP Bertindak

“Persoalan mendasar yang perlu dijelaskan kepada kader dan publik adalah apakah Mahkamah Partai untuk kepengurusan hasil Muktamar X telah dibentuk dan ditetapkan secara resmi. Apabila belum, perlu ada penjelasan mengenai dasar kewenangan pihak yang saat ini menyampaikan pernyataan atas nama Mahkamah Partai,” ujar Fepi Suheri kepada Merdeka Online, Minggu (9/11/2026).

Fepi Suheri menilai, persoalan ini penting untuk mendapatkan kejelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan organ partai dan keputusan-keputusan yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Apalagi keputusan tersebut menyangkut nasib kader dan representasi rakyat di DPRD.

Terkait SK DPP PPP Nomor 016/SK/DPP/C/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026 serta SK Nomor 013, 014, dan 015/SK/DPP/C/X/2026, Fepi Suheri menyebut seluruh dokumen tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan administrasi dan organisatoris secara utuh, termasuk memperhatikan dasar penerbitan serta kewenangan pihak yang menerbitkannya.

Lihat Juga:

ROHDIAH, S. Pd Mundur dari Kepengurusan DPC PPP Bengkulu Tengah Versi Mardiono, Soroti AD/ART Partai

Oleh karena itu, DPC PPP Bengkulu Tengah di bawah kepemimpinan Fepi Suheri secara resmi meminta agar pihak yang menyampaikan bantahan dan mengatasnamakan Mahkamah Partai tersebut dapat membuka dan menjelaskan dokumen pendukung secara transparan berupa:

1. Surat keputusan pembentukan dan pengangkatan Mahkamah Partai yang berlaku dan masih sah.
2. Susunan keanggotaan dan masa jabatan Mahkamah Partai hasil Muktamar X.
3. Hasil Sidang Mahkamah Partai yang memutuskan pembatalan SK PAW tersebut.
4. Dasar AD/ART atau ketentuan peralihan yang menjadi landasan kewenangan Mahkamah Partai.
5. Dokumen yang menunjukkan kewenangan pihak yang menandatangani pernyataan atau surat tersebut.
6. SK Kemenkumham RI terkait dengan keabsahan Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar X.

Fepi Suheri menegaskan, sikap yang diambil DPC PPP Benteng bukan untuk mempertentangkan sesama kader, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasi berjalan berdasarkan aturan, kewenangan, dan kepastian hukum.

Lihat Juga:

Meledak, LHP 2025 Bongkar Proyek Setengah Miliar RSUD Arga Makmur Nongol Setelah Hilang 4 Tahun

“Kami menegaskan bahwa sikap ini bukan untuk mempertentangkan sesama kader, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasi berjalan berdasarkan aturan, kewenangan, dan kepastian hukum. Jangan sampai persoalan kewenangan lembaga justru menimbulkan ketidakpastian bagi kader dan masyarakat. Setiap keputusan harus memiliki dasar, setiap kewenangan harus dapat dibuktikan, dan setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah,” tegas Fepi Suheri, Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah.

Lebih lanjut, Fepi Suheri menambahkan, DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah tetap mengedepankan penyelesaian secara konstitusional, tertib administrasi, dan bermartabat demi menjaga kehormatan serta soliditas Partai Persatuan Pembangunan, khususnya di Bumi Rafflesia.

“Kami tetap solid, kami tetap taat azas. Tapi ketaatan itu harus dibarengi dengan kepastian hukum dari pusat. Kami tunggu penjelasan resmi dari DPP,” pungkas Fepi Suheri.

Laporan: Tim berita Merdeka Online
Editor: Hasnul Effendi 
Bengkulu Tengah, 9 November 2026