JAKARTA, BERITA MERDEKA ONLINE – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut berlangsung lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya ditargetkan DPR, yakni 15 Desember 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap regulasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Puan menyampaikan apresiasi setelah memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai rapat paripurna.

Ia berharap ketentuan yang telah disetujui tersebut dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Berbagai hal yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan, menurut Puan, juga telah diantisipasi.
“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujarnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting DPR dalam masa persidangan tahun ini. Keputusan tersebut diambil sebelum batas waktu penyelesaian yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat, yakni 15 Desember 2026.
Dengan demikian, DPR berhasil menuntaskan pembahasan regulasi tersebut kurang dari satu bulan sebelum tenggat yang ditetapkan.
“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ungkap Puan.
Menurutnya, penyelesaian regulasi ini bukan sekadar memenuhi desakan publik. Pembahasan dilakukan karena kebutuhan terhadap aturan mengenai perampasan aset telah berlangsung cukup lama dan dinilai mendesak untuk diselesaikan.
Puan mengingatkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah berjalan selama kurang lebih 18 tahun. Karena itu, penyelesaiannya menjadi bagian dari upaya DPR menjawab harapan masyarakat terhadap kepastian hukum.
“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.
Dalam proses penyusunan dan pembahasannya, DPR mengklaim telah membuka ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah unsur yang dilibatkan antara lain akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa komisinya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai pihak sebagai bagian dari penerapan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Selain rapat bersama pemangku kepentingan, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk menghimpun masukan terkait substansi RUU Perampasan Aset.
Sosialisasi juga dilakukan oleh anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing agar masyarakat memperoleh kesempatan mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap materi regulasi tersebut.
Puan menilai berbagai tahapan itu menjadi bagian dari proses panjang yang telah ditempuh DPR sebelum mengambil keputusan dalam rapat paripurna.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,” kata Puan.
Puan menegaskan bahwa pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat. Menurutnya, proses penyusunan regulasi tersebut juga dapat diakses masyarakat sehingga publik memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pembahasannya.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai substansi maupun proses pembentukan undang-undang.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya.
Dalam rapat paripurna pengesahan tersebut, lima pimpinan DPR RI hadir. Puan memimpin sidang didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Saat memberikan keterangan kepada awak media, Puan juga didampingi para Wakil Ketua DPR serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi babak baru dalam perjalanan pembentukan regulasi yang telah lama dinantikan. Publik selanjutnya menaruh perhatian pada pelaksanaan ketentuan tersebut agar tujuan penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum.***
Editor: Admin Nasional
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan