Lamandau, Berita Merdeka Online – 2 Juli 2025. Ratusan sopir truk dan kendaraan niaga yang tergabung dalam Paguyuban Kebersamaan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyuarakan kekecewaan atas keputusan mendadak pengalihan penyaluran Bio Solar subsidi dari SPBU Lamandau Panjung ke SPBU Simpang Runtu.
Keputusan sepihak tersebut dinilai sangat memberatkan para sopir lokal yang selama ini menggantungkan BBM subsidi jenis Bio Solar untuk mendukung operasional kendaraan sehari-hari. Ketua Paguyuban Kebersamaan, Soemoady, menyampaikan kegeraman ini langsung di hadapan awak media, Rabu (2/7/2025).
“Kami jelas sangat dirugikan dengan kebijakan ini. Sebelumnya kami sudah duduk bersama manajemen SPBU Lamandau Panjung, pihak SBM Pertamina, dan Pemkab. Tapi tetap saja tidak ada penjelasan pasti kenapa Bio Solar dialihkan,” kata Soemoady.
Menurutnya, para sopir tidak pernah memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan komersial ilegal. Mereka hanya mengisi BBM untuk keperluan angkutan barang, distribusi logistik, dan kebutuhan harian keluarga. “Kalau dihapus di Lamandau Panjung, kami harus ke Simpang Runtu. Itu jaraknya jauh, menambah biaya lagi. Ini urusan perut, bukan main-main,” tegasnya.
Salah seorang sopir yang turut hadir pun menambahkan bahwa sejak dulu mereka sudah berusaha patuh pada aturan. Mereka rela menyewa lahan di samping SPBU Lamandau Panjung agar kendaraan tidak memblokir jalan masuk ke Lanud. “Kami sudah tertib parkir, sudah pakai sistem barcode, kok masih dibilang pengetap? Kalau ada pengetap, tindak saja langsung, jangan semua sopir jadi korban,” keluhnya.
Soemoady juga mengungkapkan bahwa pihak manajemen SPBU Lamandau Panjung tidak kooperatif saat diminta konfirmasi. Awak media yang berusaha mendapatkan klarifikasi dari salah satu manajer, Pak Yus, juga ditolak tanpa alasan jelas. Hal ini memicu tanda tanya besar di kalangan sopir.
Menurut Paguyuban Kebersamaan, jika polemik ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, aksi protes damai akan menjadi opsi terakhir. Mereka mendesak agar Pemkab Kobar, Pertamina, dan pihak SPBU segera duduk bersama mencari solusi adil dan berpihak pada rakyat kecil.
“Kami akan menunggu undangan resmi untuk mediasi. Kami harap Bapak Bupati atau pejabat terkait bisa mendengar jeritan kami. Anak istri kami bergantung pada pekerjaan ini,” kata Soemoady menutup.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Pemerintah Kabupaten melalui Asisten I dan Kabag Pemerintahan dikabarkan tengah mempersiapkan jadwal musyawarah lanjutan. Paguyuban berharap pertemuan tersebut benar-benar membawa kejelasan, bukan sekadar formalitas.
Sementara itu, kebutuhan Bio Solar subsidi di Lamandau Panjung dinilai vital karena letaknya strategis di jalur utama angkutan barang dan logistik di wilayah Kotawaringin Barat. Jika dialihkan sepenuhnya, sopir harus mengeluarkan biaya tambahan yang bisa menekan pendapatan harian mereka.
Mereka berharap pemerintah lebih bijak mengevaluasi kebijakan, karena distribusi BBM subsidi sejatinya untuk membantu rakyat kecil. “Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan oknum tertentu,” pungkas Soemoady. (Laila Rusna)