DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025: Jemaah Setor Rp 55,4 Juta

Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Panitia Kerja (Panja) Haji DPR bersama pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M. Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025), disetujui bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang disetor jemaah ditetapkan sebesar Rp 55.431.750 per orang.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid dan dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, serta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief. Dalam keterangannya, Abdul Wachid menjelaskan bahwa total BPIH tahun ini ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79.

“Berdasarkan keputusan tersebut, biaya rata-rata yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji adalah Rp 55.431.750. Ini mencakup 62 persen dari total biaya penyelenggaraan,” ujar Wachid.

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid memimpin rapat pembahasan biaya haji di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Rapat dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wamenag Romo Syafi’i, serta Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. (Foto Ist)

Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief sebelumnya mengusulkan besaran Bipih sebesar Rp 55 juta. Dengan perhitungan ini, nilai manfaat yang berasal dari dana optimalisasi ditetapkan sebesar Rp 34.073.267, atau 38 persen dari total biaya. Skema ini dirancang untuk meringankan beban jemaah sambil memastikan penyelenggaraan tetap optimal.

Hilman menambahkan bahwa pembagian ini mengacu pada prinsip keadilan dan efisiensi. “Kami memastikan dana manfaat dapat menopang biaya operasional sekaligus memberikan layanan terbaik bagi jemaah,” ujarnya.

Lihat Juga:

‎Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Siapkan Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah untuk Perkuat Pelestarian Budaya

Kesepakatan ini merupakan hasil dari serangkaian diskusi intensif antara DPR dan pemerintah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang solid antara kedua pihak. “Keputusan ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan solusi terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” kata Nasaruddin.

Dengan ditetapkannya Bipih ini, calon jemaah haji diminta segera mempersiapkan administrasi dan pelunasan biaya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kemenag. Pemerintah juga menjamin transparansi dalam penggunaan dana haji untuk menghindari potensi penyimpangan. **

Editor: Redaksi

Lihat Juga:

‎Polri Goes to Campus di UPH, Perkuat Literasi Digital untuk Cegah Judi Online di Kalangan Mahasiswa