Beritamerdekaonline.com, Palangka Raya/Kalteng – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. mewakili Kapolda Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Pers bekerjasama dengan lembaga survey PT Multi Utama Risetindo di Ballroom Neo Palma Hotel, Kota Palangka Raya, Kamis (04/07/2024) siang.
FGD ini mengangkat tema “Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers di Bumi Tambun Bungai,” sebutan untuk Provinsi Kalteng. Acara ini dibuka oleh Atmaji Sapto Anggoro dari Dewan Pers dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Multi Utama Risetindo, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalteng, Ketua PWI Kalteng, Sekretaris IJTI Kalteng, Kadiskominfo Kabupaten Kotawaringin Barat, DAD Kalteng, dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Kabidhumas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, mengapresiasi penyelenggaraan FGD ini dan menekankan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam sambutannya, Erlan menjelaskan bahwa pokok pembahasan FGD kali ini adalah tentang pentingnya kemerdekaan pers dan peran pers sebagai kontrol sosial terhadap badan publik yang ada di Provinsi Kalteng. Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan antara pers dan aparat penegak hukum, serta meningkatkan kemerdekaan pers di Kalteng.
“Dengan digelarnya kegiatan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur eksistensi kemerdekaan pers di Indonesia, terutama dalam hal perspektif masyarakat, kontrol sosial, dan penyambung aspirasi publik,” ungkap Erlan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta FGD juga diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner yang disiapkan oleh PT Multi Utama Risetindo. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan para informan ahli di Provinsi Kalteng mengenai kemerdekaan pers.
Atmaji Sapto Anggoro dari Dewan Pers dalam pembukaannya menekankan pentingnya FGD ini sebagai upaya untuk menyusun indeks kemerdekaan pers yang akurat dan representatif. Menurutnya, kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi yang harus dijaga dan diperkuat.
Direktur Multi Utama Risetindo juga memberikan pandangan tentang metodologi survei yang digunakan dalam penyusunan indeks ini. Dia menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk jurnalis, akademisi, dan praktisi media, untuk mendapatkan data yang komprehensif dan objektif.
Kejaksaan Tinggi Kalteng yang turut hadir dalam acara ini juga memberikan pandangan mereka. Mereka menekankan pentingnya kerjasama antara media dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. Menurut mereka, pers memiliki peran penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.
Ketua PWI Kalteng dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan pers bukan hanya tentang kebebasan jurnalis dalam melaporkan berita, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Dia menambahkan bahwa FGD ini merupakan langkah penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan standar jurnalisme di Kalteng.
Sekretaris IJTI Kalteng juga memberikan saran tentang pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi jurnalis untuk memastikan mereka memahami undang-undang yang mengatur pers dan keterbukaan informasi publik. Dia menekankan bahwa jurnalis harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.
Kadiskominfo Kabupaten Kotawaringin Barat, yang juga hadir dalam acara ini, menyatakan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers dan PT Multi Utama Risetindo dalam menyusun indeks kemerdekaan pers. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bekerja sama dengan media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah transparan dan akurat.
Pada akhir acara, peserta FGD sepakat bahwa kemerdekaan pers adalah hak fundamental yang harus dijaga dan diperkuat. Mereka juga menekankan pentingnya kerjasama antara semua pihak untuk memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.
Dengan penyelenggaraan FGD ini, diharapkan bahwa indeks kemerdekaan pers yang dihasilkan dapat menjadi acuan penting bagi pengembangan jurnalisme di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini juga menunjukkan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk terus memperkuat kemerdekaan pers dan memastikan bahwa pers tetap menjadi alat kontrol sosial yang efektif di masyarakat. (Ronny)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan