PANGKALPINANG, Berita Merdeka Online — Ketua Aliansi Pemuda Pangkalpinang, Salman Ahda Ferdian ikut menyoroti kebijakan “Meresahkan” yang dibentuk Penjabat Gubernur Kep Babel Ridwan Djamaluddin. Jumat (24/02/2023)
Aliansi Pemuda Pangkalpinang menilai kebijakan-kebijakan “meresahkan” yang dibuat oleh Pj Gubernur Kep Babel memunculkan dampak kehancuran terhadap perekonomian di Bangka Belitung.
“Kita lihat perkembangan ekonomi rakyat Babel semakin terpuruk sejak dipimpin Pj Gubernur Babel ini, kita sangat prihatin atas kondisi sekarang. “ujar Ketua Aliansi Pemuda Pangkalpinang, Salman Ahda Ferdian.
Menurutnya, sejak diangkatnya Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kep Babel tak ada tanda-tanda pertumbuhan ekonomi dan malah inflasi Babel tertinggi.
“Dia terlalu sibuk ngurusi tambang, tanpa menyadari ekonomi di Babel mengalami terpurukan, seharusnya Presiden jokowi mencopot Penjabat Gubernur Kep Babel dan memilih kembali orang-orang yang benar mau bekerja untuk rakyat. Bukan malah sebaliknya menyusahkan rakyat. “sebut Salman
Salman juga menekankan, Babel butuh pemimpin yang benar-benar ikhlas bekerja untuk Rakyat, bukan pemimpin Rakus dan Serakah mencari keuntungan di masa jabatan yang singkat ini.
“Babel tidak butuh pemimpin pintar, tapi butuh pemimpin yang ikhlas membangun daerah. Percuma pintar, tapi jago ngakalin rakyat. Buat apa juga toh. ? Seperti Pemimpin yang sekarang ini terlalu sibuk cari cuan didekat masa pensiunnya. “kata dia.
Aliansi Pemuda Pangkalpinang juga mengamati “gerakan” Pj Gubernur Kep Babel mengakali rakyat dengan kebijakan pusat dibawa nya.
“Salah satu kebijakan pusat tentang pertimahan yang dibawa PJ Gubernur itu jelas membodohi rakyat. Dia bilang untuk pembangunan daerah, hingga saat ini mana ada pembangunan yang dilakukan PJ Gubernur, malahan rakyat semakin susah. Intinya, jangan terlalu lama jabatan itu disii oleh orang Rakus dan mementingkan kelompok tertentu bukan memikirkan kondisi rakyatnya.”tegas Salman.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kep Babel Ridwan Djamaluddin sempat mengatakan, apa yang ia lakukan ini untuk menata tata kelola pertambangan, bukan mengejar popularitas.
“Kita tidak boleh menyerah kepada sesuatu- sesuatu yang selama ini salah dianggap menjadi benar, selama ini pendekatan masih persuasif restoratif,” PJ Gubernur Kep Ridwan Djamaluddin, seperti dikutip dari WartaBangka. (*)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan