Bengkulu, Beritamerdekaonline.com– Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bengkulu, Gloria Erysa Melinda Situmorang, S.Tr.A.P., M.A, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 82 titik SPPG 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Provinsi Bengkulu yang seluruhnya masih berada dalam tahap pembangunan.

Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bengkulu, Gloria Erysa Melinda Situmorang, S.Tr.A.P., M.A,.


‎Gloria menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada SPPG 3T yang beroperasi karena seluruh proses masih difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana. Setelah pembangunan selesai, tahapan selanjutnya akan memasuki mekanisme pendanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎“Apabila nantinya sudah siap untuk beroperasi, kami pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mengundang media untuk hadir. Untuk lokasi SPPG pertama yang akan beroperasi masih menunggu perkembangan, namun progres pembangunan terbesar saat ini berada di wilayah Bengkulu,” ujarnya, di Hotel Mercure, Rabu (21/1/2026).

‎Ia menargetkan bahwa pada tahun ini seluruh SPPG 3T di Indonesia dapat mulai beroperasi secara serentak. Beberapa wilayah di Bengkulu, seperti Enggano dan Lebong Tandai, telah memiliki investor dan tengah dalam proses pembangunan, meskipun menghadapi kendala cuaca dan akses wilayah yang cukup sulit.

‎“Kondisi cuaca hujan dan angin serta keterbatasan akses menjadi tantangan tersendiri, namun kami tetap berupaya agar pembangunan dilakukan secara optimal dan sesuai standar,” jelasnya.

‎Lebih lanjut, Gloria menyebutkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik SPPG yang progres pembangunannya dinilai lambat. Lokasi tersebut akan dievaluasi dan, apabila diperlukan, dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan layanan SPPG.

‎Terkait sumber daya manusia, Gloria menegaskan bahwa tenaga kerja SPPG akan direkrut dari masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko operasional, mengingat jam kerja dimulai sejak malam hingga dini hari. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis (juknis) terbaru.

‎“Pemanfaatan tenaga kerja lokal sudah diatur dalam juknis. Kami lakukan secara bertahap, disisir, dan diperbaiki perlahan agar pelaksanaannya benar-benar optimal,” katanya.

‎Saat ini, jumlah penerima manfaat SPPG secara nasional telah mencapai sekitar 250.000 orang. Gloria optimistis target layanan tahun ini dapat tercapai sepenuhnya, dengan catatan seluruh fasilitas telah dinyatakan layak dan aman sebelum operasional dimulai.

‎“Kendala utama bukan pada pelaksanaan, melainkan pada kesiapan fasilitas. Kami memastikan seluruh sarana memenuhi standar agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan,” ujarnya.

‎Dalam proses pembangunan, SPPG juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti dinas kesehatan, melalui inspeksi kesehatan lingkungan untuk memastikan seluruh fasilitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

‎Ke depan, jumlah penerima manfaat SPPG diperkirakan akan terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh data penerima manfaat yang bersifat dinamis, mencakup peserta didik, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

‎“Karena data penerima manfaat bersifat dinamis, maka kemungkinan penambahan layanan itu pasti ada,” pungkas Gloria.