SEMARANG, Berita Merdeka Online – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, yang lebih dikenal sebagai Hendi, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan level usaha mikro, kecil, dan koperasi di Indonesia.
Hendi menjelaskan bahwa pada tahun 2023, terdapat total Rp 1.226,2 triliun rencana pengadaan yang tercatat oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, terdapat Instruksi Presiden yang mengatur alokasi 40% untuk belanja produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Melihat peluang ekonomi yang signifikan ini, Hendi berharap anggota IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami dari LKPP fokus memberikan informasi tentang peluang besar dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Hendi saat menghadiri Rapat Kerja Daerah III IWAPI Jawa Tengah yang diadakan di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Senin (19/8).
Hendi juga menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan koperasi bisa lebih mudah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
“Beberapa persyaratan dasar tentu harus dipenuhi, seperti memiliki NIB dan NPWP. Namun, untuk usaha mikro yang produknya belum memiliki TKDN, mereka bisa melakukan pernyataan mandiri. Misalnya, menjual produk lokal seperti klepon jelas tidak mungkin diimpor,” jelasnya.
Hendi juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui IWAPI.
“Saya melihat kaum muda, pengguna internet, dan perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Termasuk dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia, di mana perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan apresiasi terhadap produk lokal. Saya ucapkan terima kasih kepada IWAPI Jawa Tengah yang telah aktif berkontribusi,” pungkasnya. (lim)
Tinggalkan Balasan