Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Joko Witoyo, mengimbau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut agar memprioritaskan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) milik masyarakat.
Imbauan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi potensi penumpukan hasil panen petani apabila pabrik kelapa sawit menghentikan operasional sementara selama masa libur Lebaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merugikan petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen sawit.
Joko Witoyo yang akrab disapa Joko Thole merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi beberapa kecamatan di Bengkulu Utara. Di DPRD, ia bertugas di Komisi II yang membidangi sektor perkebunan, pertanian, serta ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi momentum penting bagi petani untuk menjual hasil kebun mereka. Hasil penjualan TBS tersebut umumnya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga menjelang Lebaran.
“Untuk mengantisipasi penumpukan TBS akibat kemungkinan penutupan pabrik selama libur Lebaran, kami meminta perusahaan agar memprioritaskan pembelian TBS milik masyarakat,” ujar Joko Witoyo, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa jika perusahaan menghentikan operasional terlalu cepat atau membatasi kuota pembelian, maka petani berpotensi mengalami kerugian. TBS yang tidak segera diolah berisiko mengalami penurunan kualitas yang dapat berdampak pada harga jual.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, perusahaan perkebunan yang beroperasi di Bengkulu Utara memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya para petani sawit yang menjadi bagian dari ekosistem industri perkebunan.
Joko secara khusus menyoroti dua perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Bengkulu Utara, yakni PT Sandabi Indah Lestari (SIL) dan PT Berkat Bumi Sawit (BBS). Kedua perusahaan tersebut diminta untuk memberikan perhatian lebih kepada petani lokal dengan menyerap hasil panen mereka sebelum masa libur Lebaran dimulai.
Ia berharap kedua perusahaan tersebut dapat menyusun kebijakan operasional yang berpihak kepada petani, seperti menambah kuota pembelian TBS atau memperpanjang masa operasional pabrik sebelum libur.
“PT SIL dan PT BBS harus menjadi garda terdepan dalam membantu petani. Jangan sampai petani kebingungan menjual TBS mereka sementara pabrik sudah tutup. Kami berharap ada kebijakan khusus yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Joko juga menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, serta para petani. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak.
Ia juga meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk aktif melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan bahwa proses pembelian TBS berjalan dengan baik dan tidak merugikan petani.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah adanya praktik yang tidak adil, seperti permainan harga atau pembatasan kuota yang tidak transparan.
“Kami berharap Dinas Perkebunan dapat turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani, terutama menjelang Lebaran saat kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat,” katanya.
Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa para petani sawit juga berhak merasakan kebahagiaan di momen Lebaran setelah bekerja keras mengelola kebun mereka sepanjang tahun.
Ia berharap perusahaan dapat memberikan dukungan nyata kepada petani dengan memastikan hasil panen mereka dapat terserap dengan baik oleh pabrik.
“Kita ingin para petani juga bisa merasakan berkah Lebaran dari hasil jerih payah mereka. Perusahaan harus hadir memberikan solusi, bukan justru mempersulit,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi sektor perkebunan, Joko juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan petani di Bengkulu Utara.
Ia menyatakan bahwa Komisi II DPRD Bengkulu Utara akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan siap menindaklanjuti jika terdapat kendala yang dihadapi petani.
“Kami di Komisi II akan terus mengawal persoalan ini. Jika masyarakat mengalami kendala dalam menjual TBS, silakan sampaikan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Joko, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Bengkulu Utara. Oleh karena itu, stabilitas sektor ini harus dijaga melalui kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Ia berharap dengan adanya sinergi yang baik antara semua pihak, momen Lebaran dapat dilalui dengan lancar tanpa menimbulkan persoalan di sektor perkebunan.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor perkebunan di Bengkulu Utara,” pungkasnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan