Kaltim Ranking II Dalam Keterbukaan Informasi Publik, Ketua Imran Duse: Kedepan Lebih Baik Lagi

Beritamerdekaonline.com, Jakarta –
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Pemprop Kaltim) meraih prestasi ke dua (II) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah pemprop Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur, Imran Duse saat memberikan keterangannya kepada awak media dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024, di Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2025.

“Kalimantan Timur memperoleh nilai 98,31 dan masuk dalam kategori “Informatif”. Posisi ini berhasil dipertahankan Pemprop Kaltim selama lima tahun berturut-turut, ” jelasnya.

Lihat Juga:

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus 95,73 Persen, Sekjen Tekankan Perencanaan Matang Sambut 2026

Hasil Monev ini, kata Imran di Tahun 2024 provinsi Kalimantan Timur secara nasional bersamaan dengan Daerah Istimewa Aceh dengan nilai skor yang sama. Sementara Peringkat Pertama diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Ini menunjukkan konsistensi Pemprov Kaltim dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tegasnya.

Disampaikan pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi Informasi memberikan KIP Desa.
“Di dalam 3 tahun terakhir desa di Kaltim selalu masuk nominasi 10 besar secara nasional,” ujar Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur,” tandasnya.

Lihat Juga:

Di Balik Senyap Kesbangpol: Penjaga Stabilitas Daerah yang Kerap Terabaikan

Selain itu, kata dia Kaltim juga melakukan peningkatan partisipasi yang mengikuti Monev dan Badan publik yang mendapatkan kualifikasi publik juga meningkat selama 20 persen yang awalnya 25 badan publik menjadi 54.

“Bagi kami KIP tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi misalnya indeks kemerdekaan pers, indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia dan lainnya,” ungkapnya.

Diketahui juga ajang tahunan ini sebanyak 162 badan publik dinilai memenuhi kualifikasi “Informatif”, yang terdiri dari 32 kementerian, 35 perguruan tinggi negeri, 36 badan usaha milik negara, 8 lembaga non-struktural, 25 lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta 22 pemerintah provinsi dan empat partai politik.

Lihat Juga:

Eks Wakil Gubernur DKI Bun Yamin Ramto Wafat, Jakarta Kehilangan Putera Terbaik

Dia juga menambahkan pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat yang maju, cerdas, berkepribadian Pancasila, serta penyelenggaraan negara yang baik.

“Tentunya bersih, transparan, dan akuntabel. Visi ini tercapai melalui pengawasan terhadap komitmen badan publik dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka,” pungkasnya. (@ms)