SEMARANG, Berita Merdeka Online — Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menanggapi tuntutan massa aksi May Day 2026 dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang, terutama terkait portal pembatas kendaraan berat di kawasan Silayur.
Menurut pria yang akrab disapa Pilus itu, kebijakan Pemerintah Kota Semarang memasang portal pembatas merupakan langkah tepat untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan bermuatan besar.
Ia menilai pembatasan operasional, termasuk penerapan jam malam bagi kendaraan berat, sudah berpihak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kebijakan itu sudah baik, namun di lapangan masih ada pelanggaran. Masih ditemukan oknum yang nekat menerobos aturan,” ujarnya usai menemui massa aksi, Jumat (1/5).
Meski pengawasan telah dilakukan dan teguran kepada perusahaan diberikan, Pilus mengakui pelanggaran masih kerap terjadi di kawasan Silayur. Oleh karena itu, DPRD mendorong langkah lanjutan berupa penguatan konstruksi portal serta peningkatan penjagaan di titik rawan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah, mengingat aktivitas kendaraan berat juga melibatkan wilayah sekitar seperti Kabupaten Kendal.
Pilus turut mengapresiasi masukan mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan publik. DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh oleh pemerintah dan dinas terkait.
“Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan masyarakat bisa lebih terjamin,” tegasnya.
Terkait tuntutan lain soal banjir pesisir, ia menjelaskan penanganannya membutuhkan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat, karena kewenangan terbagi di berbagai level pemerintahan.
“Pemerintah Kota Semarang melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan dan anggaran yang telah disiapkan. Masyarakat perlu memahami itu,” pungkasnya.(day) 
Tinggalkan Balasan