Mahfud Cerita Awal Dibentuknya MMD Initiative dan Sahabat Mahfud

Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Halal MD menggelar halal bi Halal bersama Sahabat Mahfud Nasional dan MMD Initiative melalui Zoom Meeting, Minggu (21/6/2020).

Mahfud bercerita saat dia berniat membentuk lembaga MMD Initiative selepas pensiun dari Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013.

“Awalnya membentuk lembaga studi namanya MMD Initiative. Itu seperti lembaga research dan studies. Sesudah itu berjalan timbul perkembangan karena pembahasannya tidak selalu ilmiah karena ada pembahasan ringan sosial masyarakat maka lahirlah Sahabat Mahfud, jadi Sahabat Mahfud ini anak dari MMD Initiative,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Lihat Juga:

Warga Binaan Lapas Bangko Lulus Pelatihan Bersertifikat Pangkas Rambut dan Tambal Ban, Bekal Kemandirian Usai Bebas

Sahabat Mahfud, tepatnya dibentuk pada tahun 2014. Tak ada tujuan lain dibentuknya lembaga ini selain berusaha menjadi lembaga yang membantu jalannya demokrasi dan tegaknya keadilan. 

“Kita akan perjuangkan itu agar bagaimana negara ini jadi negara demokrasi. Karena demokrasi selalu bertumpu pada satu falsafah bahwa rakyat harus diutamakan. Pemerintahan lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan ini yang dianut prinsip Indonesia sejak dulu,” terangnya.

Diingatkannya, demokrasi akan jadi liar jika tidak ditopang dengan prinsip nomokrasi yang implementasinya adalah justice atau hukum. Hukum, sebut Mahfud, cabangnya ada 3 yakni keadilan kepastian dan kemanfaatan. 

Lihat Juga:

Prof. Didik J. Rachbini: Ujian Doktor Filsafat Yusril Ihza Mahendra Menunjukkan Pentingnya Tradisi Intelektual dalam Politik

Problemnya, ada satu hasil penelitian yang selalu dikutipnya dari Australia yakni, demokrasi Indonesia aneh dan sering timbul problem soal keadilan. Di Indonesia itu demokrasi justru menjadi kendaraan untuk tumbuhkan korupsi. Padahal, di berbagai negara yang dilanda penyakit korupsi, obatnya adalah demokrasi, dengan demokrasi pemerintah bisa dikontrol oleh rakyat, tapi hasil penelitiannya semakin banyak korupsinya. 

“Kalau dikutip pendek ini banyak orang salah sangka. Dulu jaman Pak Harto ada korupsi itu diatur, yang korupsi itu eksekutif. Sekarang korupsi dimulai dari membuat APBN. Itu hasil penelitian. Buat APBN dan APBD itu sudah ada tawar menawar, kalau anggarannya disetujui maka saya minta ini itu. Itu problemnya demokrasi di Indonesia makin banyak korupsi. Siapa yang mau bantah,” bebernya.

Mahfud mengajak publik membangun negara ini menjadi negara demokrasi yang baik dan benar. 

Lihat Juga:

Dugaan Pemasok Modal PETI di Merangin Menguat, Nama Ponidi Muncul dalam Keterangan Sejumlah Penambang

“Dalam tataran implementasi, ada beberapa jajaran pejabat yang bekerja benar. Ini kenapa masyarakat sipil harus terus mengkritisi ini. Apakah kita putus asa dan diamkan? Tentu tidak. Kita harus berposisi di posisi masing-masing. Saya harus berusaha semaksimal mungkin mulai dari saya dan sekeliling saya harus bisa berantas korupsi walaupun ada blokir besar-besar di sana. Inilah seni di pemerintahan,” cerita Mahfud.

Mahfud menegaskan, pada akhirnya, keadilan dibangun oleh proses-proses formal dan melalui proses demokrasi. 

“Kalau anda mau ambil kebijakan (yang baik dan adil) maka ambil kekuasaan itu. Karena apapun keputusan yuridis adalah siapa yang saat ini memegang kekuasaan. Saat saya di MK dulu, Presiden SBY undang para wartawan, karena banyak kritik kepadanya. Jawaban Pak SBY bagus sekali dan saya jadikan prinsip saat ini; Kalau saya jadi pemerintah di Orde Baru, gampang dan saya otoriter. Kalau sekarang saya sulit ambil keputusan yang bisa diterima semua orang dan tak ada kritiknya, kalau mau kembalikan saja kita ke Orba, semua yang tak sepakat kita libas. Tapi kita kan mau jalankan demokrasi. Democary and Justice,” terangnya.