Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian masyarakat dan kalangan akademisi. Dalam beberapa waktu terakhir, para pakar menyoroti perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, Prof. Tjandra, menekankan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi potensi terjadinya keracunan pangan. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penanganan kasus serupa, sehingga evaluasi penting dilakukan untuk mencegah hal tersebut terulang.
“Nomor satu tentu evaluasi keracunan. Kita punya banyak pengalaman dan saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi atau setidaknya bisa diminimalisir,” ujar Tjandra.
Selain keamanan pangan, Tjandra juga menyoroti kualitas gizi dari menu yang disajikan dalam program MBG. Ia menilai, kandungan gizi perlu ditinjau kembali agar benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi anak.
“Sekalian evaluasi status gizinya. Apakah makanan yang ada ini sudah cukup baik gizinya? Karena ujung-ujungnya kan tujuannya makanan bergizi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tjandra menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi dalam distribusi dan pendanaan program, termasuk melibatkan pihak sekolah, pemerintah daerah, atau skema pembayaran sebagian seperti yang diterapkan di negara lain.
Sementara itu, ahli gizi dari Persagi, Marudut Sitompul, menekankan pentingnya memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari menu MBG. Ia menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal yang bisa diangkat untuk mendukung keberagaman pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kearifan lokal itu penting. Tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi. Kalau daerah tersebut biasa makan sagu, silakan gunakan sagu asalkan gizinya tetap terpenuhi,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan terhadap kasus keracunan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG nantinya akan dilengkapi alat rapid test untuk memastikan makanan aman sebelum disajikan.
“Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur MBG akan melakukan rapid test sebelum makanan diedarkan,” kata Dadan.
Dengan berbagai evaluasi dan masukan dari para pakar, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Balasan