Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Roma Hutajulu mengatakan, penyelidikan dilakukan dalam rangka membangun dan mencari konstruksi peristiwa.
“Kita memerlukan keterangan-keterangan saksi untuk membangun konstruksi peristiwanya, dugaan peristiwa tersebut. Itu yang kita tindaklanjuti, sehingga penyelidikan kami itu untuk membangun konstruksi peristiwa,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta Dwi Achmad Noor alias DAN terkait kasus dugaan suap tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat Kemdikbud. Dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (20/5/2020) itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar US$ 1.200 dan Rp 27,5 juta.
Selanjutnya, Penyidik Direktorat Reserse Tindak PIdana Khusus Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana suap Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Penghentian itu diputuskan usai dilakukannya gelar perkara.
Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya (Kabid Humas PMJ), Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, dalam proses penyelidikan juga telah diperiksa puluhan saksi dan saksi ahli.
“Kami sudah sudah memeriksa saksi ahli dan 44 saksi. Kemudian melakukan gelar perkara dengan hasil tidak terbukti kuat adanya tindak pidana yang disangkakan,” ujar Yusri dalam konferensi pers di gedung TMC Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis tadi (9/7/2020).
Tambahnya, perbuatan ini tidak sempurna termasuk pasal yang disangkakan. Berdasarkan fakta fakta yang ada. Tipikor Ditkrimsus bahwa tidak menemukan tindak pidana yang tertuang didalam laporan. “Maka dihentikannya penyelidikan atas kasus tersebut,” tandasnya.
Meski dihentikan, Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) sebagai pihak yang melakukan operasi tangkap tangan menyatakan, kasus itu dapat dibuka apabila ditemukan bukti baru. Namun, selanjutnya, kasus itu akan ditindaklanjuti oleh pengawas internal Kemendikbud.
“Kalau ada bukti baru, memungkinkan dibuka kembali kasusnya,” tutur Jubir KPK Ali Fikri.
Hingga berita ini diturunkan, KPK juga tidak menemukan unsur penyelenggara negara berbuat pidana.
Plt Inspektur Jenderal Kemdikbud Chatarina Muliana menerima penyerahan perkara itu dan menyatakan hal ini dapat dijadikan pembelajaran dan menimbulkan efek jera. (ams)
Editor: (Mitra Pizer)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan