WONOGIRI, BERITA MERDEKA ONLINE – Penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Sugihan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, menjadi perhatian masyarakat. Meski sejumlah saksi disebut telah dipanggil penyidik, warga masih menantikan kejelasan perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut perkara tersebut.

Perhatian masyarakat tertuju pada pengelolaan anggaran desa, termasuk pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan pemerintahan desa saat ini. Nama Kepala Desa Sugihan, Murdiyanto, dan bendahara desa, Sunarni, turut disebut dalam tuntutan warga agar persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh.

Dalam informasi yang disampaikan Narasumber media ini, bendahara Sunarni dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rusdi, dijadwalkan menjalani pemanggilan pada Senin, 24 November, oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang.

Masyarakat berharap proses pemeriksaan dapat memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran desa serta menelusuri dugaan aliran dana yang dipersoalkan. Namun, status hukum setiap pihak tetap harus mengacu pada hasil penyelidikan atau penyidikan dan keterangan resmi aparat penegak hukum.

Warga Desa Sugihan, Wonogiri, meminta dugaan penyimpangan Dana Desa diperiksa menyeluruh, termasuk pengelolaan anggaran tahun 2016–2017.

Selain mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan perkara pada periode terakhir, masyarakat juga meminta agar pengelolaan Dana Desa Sugihan tahun anggaran 2016–2017 ikut ditelusuri.

Dalam tuntutan tersebut, mantan Kepala Desa Sugihan, Mulyatno, diminta memberikan penjelasan terkait kegiatan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ). Warga mempertanyakan kesesuaian antara laporan administrasi dengan realisasi pekerjaan fisik di lapangan.

Dugaan adanya kegiatan yang tercatat dalam dokumen pertanggungjawaban tetapi keberadaan hasil pekerjaannya masih dipertanyakan dinilai perlu diperiksa melalui penelusuran dokumen dan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik kegiatan.

Masyarakat juga meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila belum seluruh kegiatan dan dokumen terkait diperiksa. Pencocokan antara anggaran, SPJ, bukti pembayaran, serta hasil pekerjaan di lapangan dinilai penting untuk memastikan fakta sebenarnya.

Warga mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan Dana Desa Sugihan pada 2016–2017. Di antaranya mengenai keberadaan hasil kegiatan yang tercantum dalam SPJ, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan laporan, serta sejauh mana pemeriksaan Inspektorat telah dilakukan.

Masyarakat juga menginginkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara agar tidak terus dibayangi ketidakpastian.

Aparat penegak hukum dan Inspektorat diharapkan menindaklanjuti setiap informasi berdasarkan bukti, memeriksa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, serta menelusuri penggunaan anggaran tanpa membedakan jabatan maupun periode kepemimpinan.

Di sisi lain, setiap pihak yang disebut atau dimintai pemeriksaan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan. Pemanggilan saksi maupun munculnya dugaan penyimpangan tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.

Bagi masyarakat Desa Sugihan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pemeriksaan sejumlah orang, melainkan juga pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan warga.

Kastomo menyampaikan desakan agar pengelolaan Dana Desa Sugihan, khususnya periode 2016–2017 dan tahun-tahun berikutnya, ditelusuri secara menyeluruh.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, persoalan yang selama ini dipertanyakan warga dapat memperoleh kepastian sesuai ketentuan hukum.

Warga menantikan hasil nyata dari proses penanganan perkara, bukan hanya informasi mengenai pemanggilan saksi. (TIM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.