Pemkab Tolitoli Gelar Rakor IPKD 2024 untuk Perkuat Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tolitoli, Berita Merdeka Online — Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 serta Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor BRIDA Tolitoli, Senin (17/11/2025).

Rakor tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian IPKD Kabupaten Tolitoli serta menyusun langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data riset.

IPKD sendiri merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui evaluasi rutin setiap tahun, pemerintah daerah dapat memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi.

Lihat Juga:

Bupati Kutai Barat Gelar Nobar Semifinal Piala Dunia 2026, Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 dan Melaju ke Final

Dalam forum ini, dibahas pula strategi pemutakhiran data litbang daerah serta harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan tahun 2025. Penguatan pengelolaan data ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BRIDA Tolitoli, Sukrianto Datuamas, SH, menyampaikan komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas indeks penilaian keuangan tahun ini.

Lihat Juga:

DPC PBB Tolitoli Salurkan Bantuan dan Dana Tunai untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Sidoarjo

“Panitia dan seluruh perangkat daerah berkomitmen bekerja lebih teliti dan tepat waktu agar indeks IPKD Kabupaten Tolitoli dapat meningkat signifikan,” ungkap Sukrianto.

Menurutnya, penyediaan data akurat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi setiap OPD agar indikator penilaian IPKD sesuai standar pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Tolitoli H. Amran H. Yahya yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Moh. Dzikron, SH., M.Si menegaskan bahwa IPKD adalah bagian penting dalam upaya pemerintahan yang bersih dan profesional.

Lihat Juga:

Satpol PP Kab Blitar Perkuat Deteksi Dini Peredaran Rokok Ilegal Lewat Bimtek Bersama Bea Cukai

“IPKD menjadi instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah. Hasil penilaian sebelumnya harus mendorong peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan Pemkab Tolitoli,” ujar Dzikron dalam sambutannya.

Ia menambahkan, rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim IPKD. Seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data yang valid dan terkini untuk memperkuat analisis keuangan di tahun mendatang.

Forum koordinasi ini diharapkan menjadi ruang penyelarasan kebijakan keuangan dan riset inovasi dalam tata kelola pemerintah daerah. Melalui sinergi antarinstansi, Pemerintah Kabupaten Tolitoli optimistis mampu meningkatkan nilai IPKD pada penilaian berikutnya.

“Dengan koordinasi yang kuat dan persiapan data yang matang, kita berharap hasil IPKD tahun depan semakin baik dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutup Dzikron. (Alm)