BENGKULU, Berita Merdeka Online — Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi dalam Entry Meeting Opini Ombudsman Republik Indonesia terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, di Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu itu menjadi tahap awal penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu.
Penilaian tersebut diarahkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan layanan, termasuk pemenuhan standar pelayanan, keterbukaan informasi, kompetensi petugas, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dibenahi guna mencegah terjadinya maladministrasi.
Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing menyambut positif proses penilaian tersebut. Ia menegaskan bahwa evaluasi menjadi kesempatan bagi perangkat daerah untuk memperbaiki mekanisme pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Penilaian ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ronny.
Menurut Ronny, pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, perangkat daerah didorong untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan memiliki kepastian sesuai ketentuan.
Penilaian maladministrasi pelayanan publik menjadi bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah. Melalui evaluasi ini, instansi terkait diharapkan dapat mengetahui aspek yang telah berjalan sesuai standar maupun bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain pemenuhan standar pelayanan, kompetensi penyelenggara, keterbukaan informasi, prosedur pelayanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Pengaduan masyarakat memiliki peran penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kendala yang dialami pengguna layanan. Oleh sebab itu, penanganan pengaduan tidak cukup hanya dengan menerima laporan, tetapi juga memerlukan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi pemerintah daerah, hasil penilaian dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan. Rekomendasi yang diberikan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembenahan administrasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan pengawasan internal.
Penilaian tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses pemenuhan administrasi. Perbaikan pelayanan perlu diwujudkan melalui perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat ketika mengurus kebutuhan administrasi maupun mengakses layanan pemerintah lainnya.
Ronny mengatakan, Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong perangkat daerah membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, responsif, dan berintegritas.
Menurutnya, petugas pelayanan harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, menjalankan prosedur sesuai ketentuan, serta merespons kebutuhan dan pengaduan warga secara tepat.
Upaya tersebut juga perlu didukung evaluasi berkala terhadap mekanisme pelayanan yang sudah berjalan. Dengan demikian, hambatan yang muncul dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani melalui langkah perbaikan yang sesuai.
Selain pembenahan prosedur, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan inovasi pelayanan agar proses administrasi semakin efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi, penyederhanaan alur pelayanan, keterbukaan informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.
Meski demikian, penerapan inovasi tetap perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemudahan akses, dan kepastian prosedur. Pelayanan yang baik bukan hanya ditentukan oleh tersedianya sistem, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara memastikan sistem tersebut dapat digunakan secara efektif oleh warga.
Kegiatan Entry Meeting tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian dari koordinasi dalam pelaksanaan penilaian pelayanan publik. Kesamaan pemahaman mengenai proses evaluasi diperlukan agar instansi penyelenggara dapat mempersiapkan data, menilai kekurangan, dan menindaklanjuti hasil penilaian secara tepat.
Sinergi antara pemerintah daerah, Ombudsman RI, dan masyarakat juga diperlukan untuk mendorong pencegahan maladministrasi. Pengawasan dan partisipasi publik dapat membantu mengidentifikasi persoalan pelayanan sekaligus membuka ruang perbaikan yang berkelanjutan.
Melalui koordinasi tersebut, evaluasi diharapkan tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pembenahan tata kelola pelayanan di setiap instansi.
Bagi Pemerintah Kota Bengkulu, penilaian Ombudsman menjadi salah satu momentum untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun langkah perbaikan yang terukur, mulai dari penyempurnaan prosedur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen tersebut perlu disertai tindak lanjut yang konsisten agar masyarakat memperoleh manfaat nyata berupa layanan yang lebih mudah, transparan, responsif, dan memiliki kepastian.
Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau capaian penilaian, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan penyelenggara layanan.
Melalui evaluasi dan pembenahan berkelanjutan, Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Adv/Anthonius)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan