WONOGIRI, BERITA MERDEKA ONLINE – Puluhan warga Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, meminta pengembalian uang biaya pengurusan sertifikat tanah yang hingga kini belum selesai. Persoalan tersebut mencuat setelah proses penyertifikatan tanah warga dilaporkan terkatung-katung selama lebih dari dua tahun.
Kepala Desa (Kades) Sempukerep, Parmo, mengakui bahwa pengurusan sertifikat tanah sejumlah warga belum tuntas. Ia juga menyatakan telah mengembalikan sebagian uang yang sebelumnya diserahkan warga untuk keperluan penyertifikatan tanah.
Namun, berdasarkan keterangan warga, masih terdapat puluhan orang yang menunggu kepastian pengembalian dana tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian mengenai waktu penyelesaian pengembalian seluruh uang warga.
Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut pelayanan administrasi pertanahan serta kepastian hak warga atas dana yang telah disetorkan.
Salah seorang warga Desa Sempukerep berinisial SDN mengungkapkan bahwa sejumlah warga telah menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat tanah kepada pihak yang mengurus proses tersebut.
Menurut SDN, proses penyertifikatan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga justru belum menunjukkan penyelesaian meskipun telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Ia menyebutkan, selama menunggu penyelesaian, warga belum memperoleh kepastian yang jelas mengenai status sertifikat maupun pengembalian uang yang telah disetorkan.
Kondisi tersebut memunculkan tuntutan dari masyarakat agar pihak yang bertanggung jawab segera menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan.
Warga berharap ada penjelasan mengenai jumlah dana yang telah diterima, proses pengurusan yang telah dilakukan, serta kepastian waktu pengembalian uang bagi mereka yang sertifikatnya belum selesai.
Saat dikonfirmasi wartawan, Kades Sempukerep Parmo membenarkan bahwa dirinya turut mengurus proses penyertifikatan tanah warga. Ia mengakui bahwa hingga saat ini pengurusan tersebut belum selesai.
Parmo menjelaskan, kendala yang dihadapi berkaitan dengan petugas yang menangani proses sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri.
Menurut keterangannya, petugas tersebut sedang menjalani hukuman dalam perkara dugaan penggelapan uang sertifikat. Meski demikian, informasi mengenai perkara tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Parmo juga menyampaikan bahwa warga telah meminta uang mereka dikembalikan karena sertifikat tanah belum selesai diproses.
Ia mengakui sebagian uang warga telah dikembalikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pengupayaan.
“Benar, saya mengurus sertifikat warga, tetapi belum selesai sampai saat ini. Petugas yang mengurusi sertifikat di BPN Wonogiri sedang menjalani hukuman dengan kasus penggelapan uang sertifikat. Makanya warga saya menuntut uangnya dikembalikan. Saya sudah mengembalikan sebagian, tetapi masih ada beberapa orang yang belum. Ini masih saya usahakan,” ujar Parmo saat diwawancarai wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi warga Desa Sempukerep.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, masih terdapat puluhan warga yang meminta pengembalian uang terkait pengurusan sertifikat tanah.
Warga menginginkan penyelesaian yang tidak hanya berupa janji, tetapi juga kepastian mengenai kapan dana mereka dapat dikembalikan.
Belum tuntasnya persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan uang yang diserahkan warga, pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut, serta sejauh mana proses penyertifikatan telah dilakukan.
Untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa, pihak BPN Wonogiri, serta instansi terkait mengenai alur pengurusan sertifikat dan status dana yang telah disetorkan.
Selain itu, warga yang merasa dirugikan perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum.
Persoalan pengurusan sertifikat tanah yang tidak kunjung selesai perlu ditangani secara terbuka dan akuntabel. Apabila terdapat dana masyarakat yang belum dipertanggungjawabkan, mekanisme penyelesaian harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keterangan mengenai dugaan penggelapan uang oleh petugas BPN juga perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari BPN Wonogiri mengenai dugaan perkara yang disebutkan oleh Kades Parmo. Belum ada pula kepastian mengenai jadwal pengembalian seluruh uang warga yang masih tertunda. (Kasto)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan