Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga kesehatan fiskal nasional melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa APBN 2026 disusun dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
“Pemerintah akan terus berupaya menekan defisit serendah mungkin. Harapan saya, pada 2027 atau 2028 kita bisa memiliki APBN tanpa defisit sama sekali,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghapus kebocoran anggaran. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil, serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif.
“Pajak adalah instrumen keadilan. Yang kaya membayar pajak, yang kurang mampu mendapatkan bantuan,” ujar Prabowo.
Presiden menyoroti aset BUMN yang nilainya lebih dari 1.000 triliun dolar AS, yang seharusnya mampu memberi kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun untuk menghindari defisit. Untuk itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia ditugaskan memperbaiki tata kelola BUMN, memangkas jumlah komisaris, dan menghapus tantiem yang dinilai tidak relevan.
“Tidak ada alasan komisaris rapat sebulan sekali tapi mendapat tantiem Rp40 miliar setahun. Direksi juga tidak perlu tantiem jika perusahaan rugi,” tegas Presiden.
Prabowo menekankan bahwa belanja negara harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan layanan publik. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat akan menjadi prioritas.
Di sektor pembiayaan, pemerintah akan menjaga rasio utang tetap aman, mendorong peran BPI Danantara Indonesia dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi, serta memastikan pengelolaan fiskal tetap prudent.
Target ekonomi tahun 2026 yang dipaparkan Presiden antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi minimal 5,4%
- Inflasi di level 2,5%
- Pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,44–4,96%
- Kemiskinan ditekan hingga 6,5–7,5%
- Rasio Gini di angka 0,377–0,38
- Indeks Modal Manusia meningkat ke 0,57
Presiden menutup pidatonya dengan ajakan untuk membahas RAPBN 2026 secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Tinggalkan Balasan