YOGYAKARTA, Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu daerah pelaksana awal (piloting) Program E-Learning Integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Program nasional tersebut resmi diluncurkan pada Senin, 8 Desember 2025, dalam sebuah agenda di Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
Peluncuran itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara KPK RI dan 12 lembaga, yang terdiri atas sejumlah kementerian serta pemerintah daerah.
Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memanfaatkan platform E-Learning Petty Corruption untuk memperluas pendidikan antikorupsi di lingkungan ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, menyampaikan komitmen Pemprov Jateng untuk mengikutsertakan sekitar 52 ribu ASN di wilayahnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai integritas dan pencegahan tindakan koruptif.
“Di Jawa Tengah ada sekitar 52 ribu ASN. Target kami, seluruhnya bisa mengikuti pembelajaran ini secara bertahap,” ungkap Sumarno.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang berhubungan langsung dengan layanan publik, termasuk dunia usaha dan kelompok kemasyarakatan.
Menurutnya, semakin banyak pihak memahami prinsip integritas, maka pengawasan publik dapat berjalan lebih kuat.
“Kita perlu membangun kesadaran bersama. Jika masyarakat tahu apa saja perilaku yang bertentangan dengan integritas, mereka akan mampu mengingatkan dan ikut mencegah,” ujarnya.
Sumarno juga mengingatkan bahwa praktik korupsi seringkali bermula dari tindakan kecil yang diabaikan dan dianggap tidak berbahaya.
Misalnya, datang terlambat bekerja atau perilaku tidak jujur di lingkungan sekolah. Kebiasaan tersebut, bila dibiarkan, dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih besar.
“Inilah pentingnya e-learning. Masyarakat akan memahami bahwa perilaku kecil yang tidak berintegritas adalah bagian dari akar masalah korupsi,” tegasnya.
Pemprov Jateng sendiri telah menyiapkan berbagai langkah penguatan integritas, salah satunya melalui pendirian sekolah berintegritas sebagai tempat pembentukan karakter sejak dini.
Sumarno berharap platform pembelajaran dari KPK ini akan memberi akses pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat dan ASN.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa E-Learning Petty Corruption dirancang untuk menjadi media pembelajaran antikorupsi yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.
Dengan target lima juta peserta, KPK berharap kesadaran mengenai bahaya korupsi dapat tumbuh lebih merata.
“Ke depan, pemahaman antikorupsi sangat mungkin dijadikan salah satu syarat dalam proses pengembangan karier dan jabatan ASN,” ungkapnya.
Dengan adanya komitmen dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah, KPK berharap program ini dapat memperkuat budaya integritas dan menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik koruptif. (lim)
Tinggalkan Balasan