WONOGIRI, BERITA MERDEKA ONLINE – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, mulai menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan kondisi keuangan, perkembangan usaha, hingga keberlangsungan kepengurusan lembaga ekonomi antardesa tersebut.

Persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan banyaknya dana yang belum kembali dari nasabah sehingga memengaruhi kondisi keuangan BUMDesma. Masyarakat berharap pengelola segera memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah dana yang mengalami kemacetan, perkembangan penagihan, serta pertanggungjawaban pengelolaannya.

Menanggapi persoalan tersebut, awak media menghubungi Camat Slogohimo, Agus Pramono, melalui sambungan telepon untuk meminta keterangan mengenai kondisi BUMDesma.

Namun, Agus mengaku tidak mengetahui secara terperinci persoalan yang sedang terjadi. Ia menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada Direktur BUMDesma Slogohimo, Erwanto.

Kondisi pengelolaan BUMDesma Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, menjadi perhatian warga terkait dugaan dana macet di nasabah dan kepengurusan lembaga.

 

“Kalau soal itu saya tidak tahu, coba tanyakan kepada Pak Erwanto selaku direktur BUMDesma,” demikian jawaban Agus Pramono kepada awak media.

Untuk memperoleh keterangan tambahan, awak media menemui Lamino, Kepala Desa Glunggen, yang disebut sebagai salah satu Dewan Penasihat BUMDesma Slogohimo.

Dalam keterangannya, Lamino membenarkan bahwa kondisi BUMDesma Slogohimo saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan jika dibandingkan dengan BUMDesma di sejumlah kecamatan lainnya.

Salah satu persoalan yang disorot adalah pengembalian dana dari nasabah yang mengalami kemacetan.

Menurut Lamino, masih terdapat dana yang berada di tangan nasabah dan belum dikembalikan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi pengelolaan lembaga.

Persoalan pengembalian dana ini dinilai perlu segera ditangani agar keberlangsungan kegiatan usaha BUMDesma tidak semakin terganggu.

Selain persoalan keuangan, masyarakat juga menyoroti kondisi organisasi dan kepengurusan BUMDesma Slogohimo.

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pengurus yang masih aktif menjalankan kegiatan disebut hanya tersisa ketua dan bendahara.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlangsungan fungsi organisasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan internal lembaga.

Namun, informasi mengenai jumlah pengurus aktif tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Direktur BUMDesma Slogohimo maupun pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Masyarakat berharap pengelola BUMDesma Slogohimo tidak membiarkan berbagai pertanyaan mengenai kondisi lembaga berkembang tanpa penjelasan.

Keterbukaan mengenai laporan keuangan, jumlah dana yang belum dikembalikan, daftar kewajiban nasabah, serta susunan kepengurusan dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Warga juga meminta pemerintah kecamatan dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDesma, termasuk menelusuri penyebab terjadinya kemacetan pengembalian dana.

Apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan keuangan, masyarakat berharap dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

BUMDesma pada dasarnya diharapkan menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama. Karena itu, dana yang dikelola harus memiliki kejelasan penggunaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Hingga berita ini disusun, Direktur BUMDesma Slogohimo, Erwanto, belum memberikan keterangan kepada awak media. Klarifikasi dari pihak pengelola masih diperlukan untuk menjelaskan kondisi keuangan, besaran dana yang mengalami kemacetan, perkembangan pengembalian pinjaman, serta susunan kepengurusan yang masih aktif.

Berita Merdeka Online tetap membuka ruang bagi Direktur BUMDesma, pemerintah kecamatan, dan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan maupun hak jawab.

Transparansi menjadi hal penting agar persoalan yang berkembang dapat diketahui secara jelas dan tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Masyarakat kini menantikan penjelasan terbuka mengenai kondisi sebenarnya BUMDesma Slogohimo, sehingga lembaga yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa tersebut dapat kembali menjalankan fungsinya secara sehat dan bertanggung jawab. (Kastomo)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.