Limapuluh Kota, (Sumbar) Beritamerdekaoblibe.com — Banjir bandang yang terjadi Jum’at ( 2/2 ) sampai habis sholat Jum’at, terjadinya penumpukan air di lahan kebun rumput milik BPTU SP Padang Mengatas.

Penumpukan air terjadi dengan volume sangat besar, karena di sekeliling lahan dipagari dengan beton sehingga air tidak bisa serta merta mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Pagar tembok akhirnya tidak kuat menahan air yang sudah banyak menumpuk akhirnya menjebol pagar dan terjadilah banjir bandang yang berakibat beberapa rumah warga dilanda air tersebut dan sejumlah kebun, jalan , sawah serta tebat ikan rusak.

Lebih parah yang dialami oleh Een Sumarni yang telah jadi langganan banjir rumahnya telah enam.kali terjadi banjir, kejadian tanggal 2/2 itu melewati besarnya dari yang sudah-sudah.
Atas kejadian bencana alam ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Limapuluh Kota lansung turun ke lokasi setelah dapat berita adanya bencana banjir bandang di Mungo yang berasal dari Padang Mengatas di bawah kaki gunung Sago.

Menurut Ramadinol Kalaksa BPBD Limapuluh Kota menjelaskan hari Sabtu 3/2 , bahwa pihaknya bersama beberapa orang personil mengakui memang ada terjadi banjir bandang yang berasal dari areal kebun pebggembalaan sapi BPTU SP Padang Mengatas. Dan ini hampir setiap tahun terjadi sejak tahun 2000 yang ia saksikan sendiri dulunya.

Beberapa warga jorong Indobaleh Barat nagari Mungo atas kejadian ini telah memberitahukan kepada pimpinan BPTU SP Padang Mengatas, namun belum ada solusi baginya untuk mengatasi hal tersebut. Demikian juga bantuan terhadap yang terkena musibah belum ada. Memang beberapa tahun lalu sudah ada dibuatkan drainase upaya pengalihan debet air yang berasal dari gunung Sago tapi belum memadai.

Merunut kepada masa-masa lalu, sebelum dilakukan pemagaran dengan tembok tidak pernah terjadi banjir seperti sekarang. Karena sejak zaman penjajahan Belanda ateal ini hanya dipagar dengan kawat berduri. Setiap terjadi hujan sebesar apapun tidak pernah terjadi banjir. Sebab air lansung mengalir ketempat yang rendah.
Terjadinya pemagaran dengan tembok ini, ceritanya agar warga Mungo tidak bisa masuk ke areal BPTU SP.

Kini akibat kebijakan yang tidak bijak tersebut warga jadi sasaran bencana yang tidak tentu kapan berakhirnya, karena pihak BPTU SP tidak mampu mengatasi bencana yang selalu menghantui warga.

Setiap terjadi banjir bandang serupa ini, bukan saja jorong Indobaleh Barat dan timur yang menanggung musibah, juga dirasakan oleh nagari Bukit Sikumpar khususnya jorong Pakan Sinayan.

Lain halnya dengan tugas dan tanggung jawab BPBD Limapuluh Kota, kerja berat harus dipikul, karena itulah moto dari BPBD itu sendiri. Tanpa didukung anggaran yang memadai harus terjun membantu masyarakat.

Terkait dengan kejadian banjir bandang akibat tumpukan air yang terjadi di areal kebun rumput BPTU SP Padang Mengatas, sebetulnya sudah ada upaya dari BPTU SP untuk mengatasinya dengan membuat saluran drainase dan embung tapi belum memadai.Perlu kerjasama secara tehnis dengan dukungan dana yang tidak sedikit.

Kalau BPBD Limapuluh Kota yang ada hanya tenaga yang kurang didukung oleh anggaran yang tersedia. Ramadinol menyebut, bahwa personil yang ada kebanyakan adalah yang ber status THL yang diberi honor tidak memadai. Istilahnya beban berat singgulung batu. Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dari BNPB sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian P3K bagi THL lebih kurang Rp.5 juta per orang X 30 orang sudah Rp.150 juta. Sementara anggaran yang diajukan BPBD badan anggaran hanya Rp.200 juta tidak disetujui oleh DPRD malah dicoret sama sekali.

Nah ketika terjadi bencana di mana-mana dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, BPBD dilapori harus turun cepat termasuk beberapa anggota DPRD yang tidak disebutkan namanya. Yang lebih memiriskan hati awak kok anggota DPRD itu ketika penyusunan anggaran mereka bersitungkin untuk memperjuangan dana aspirasi alias pokir. Tidak ada salahnya kalau anggaran daerah itu di peruntukan untuk kepentingan penanggulangan bencana yang silih berganti terjadi di wilayah Limapuluh Kota. BPBD selalu dibutuhkan masyarakat yang harus didukung oleh anggaran yang memadai. Jangan ada lagi istilah beban berat singgulung batu. (NS)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.