SEMARANG, Berita Merdeka Online – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengadakan audiensi masalah PPDB dengan orang tua murid terkait permasalahan pembatalan piagam dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dari aspirasi yang disampaikan oleh orang tua, Mbak Ita, sapaan akrabnya, akan berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk membahas nasib anak-anak mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Mbak Ita menyebut bahwa baik orang tua maupun murid sebenarnya sudah tidak mempermasalahkan pembatalan piagam marching band tersebut.
Namun, mereka meminta agar pendaftaran tetap bisa dilakukan dan piagam itu bisa diganti dengan piagam lain. Apalagi, dalam sistem PPDB, nama anak-anak yang menjadi korban dugaan pemalsuan piagam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab masih terdata.
“Saya lihat orang tua sudah tidak masalah, tapi yang dipermasalahkan adalah sistem. Di saat terakhir daftar ulang, masih ada nama anak-anak mereka, yang sebenarnya sudah tidak bisa diterima karena piagam yang sudah dianulir,” ujarnya, Minggu (14/7/2024).
“Yang kedua, mereka tahu sudah mepet sekali, jadi diperlukan bagaimana ada titik temu. Karena sekarang mereka sudah tidak mempermasalahkan yang dianulir, tapi orang tua atau siswa ingin, jika masih ada piagam lain, bisa dimasukkan sebagai pengganti,” lanjutnya.
Mbak Ita mengakui baru memahami permasalahan ini karena kewenangan penanganannya berada di Pemprov Jawa Tengah. Namun, karena yang terlibat adalah warga Kota Semarang, ia merasa harus ikut mengawal agar tahapan-tahapan segera menemukan solusi.
Ia berharap, upaya-upaya yang dilakukan nanti bisa memberikan solusi bagi orang tua dan siswa, serta Pemprov Jawa Tengah. Ke depan, pihaknya akan menerbitkan regulasi terkait beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan kejuaraan pelajar.
“Karena tadi kan tingkat internasional, saya sampaikan memang anak-anak tidak tahu bahwa prestasi itu bukan juara pertama tapi peringkat ketiga. Menurut mereka, informasi dari pelatih dan Instagram yang dibagikan ke seluruh orang tua murid. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagaimana ke depan kita dari Pemkot Semarang harus mengevaluasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mbak Ita meminta agar tidak berpikir buruk terhadap murid maupun orang tua yang mengalami masalah ini. Sebab, mereka adalah korban dari dugaan pemalsuan piagam tersebut.
“Tadi anak-anak dan orang tua meminta kepada teman media yang memiliki contoh piagam dengan nama anak mereka untuk diturunkan. Anak-anak merasa malu karena ini bukan salah mereka, tapi stigma masyarakat membuat mereka dianggap tidak jujur, sehingga perlu diluruskan,” katanya.
Di sisi lain, Mbak Ita memastikan bahwa Pemkot Semarang siap membantu pendidikan anak-anak kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Pemkot Semarang juga bersedia memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat kejadian ini.
“Anak tidak mampu bisa dibiayai oleh APBD, dengan program beasiswa. Tapi kalau memang bukan dari kategori tidak mampu, kita punya program Gerbang Harapan untuk membantu mereka sekolah di swasta,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan orang tua murid, Indah, mengklaim nama anak-anak yang menggunakan piagam marching band Internasional secara virtual masih terdata di sistem PPDB. Namun, murid-murid ini tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran.
“Jadi diblok oleh sistem. Secara otomatis anak-anak terlempar karena tanggal 12 adalah jatah jalur prestasi daftar ulang, karena tidak bisa sesuai juknis dianggap mengundurkan diri,” ucapnya.
Indah berharap, melalui audiensi masalah PPDB dan upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Semarang ke depan bisa menjadi titik temu. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menjustifikasi buruk murid-murid yang terlibat dalam masalah ini, karena piagam yang dipakai untuk pendaftaran di PPDB telah dipalsukan. (day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan