WONOGIRI, BERITA MERDEKA ONLINE – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Wonogiri yang melibatkan 50 desa semakin dekat. Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilihan.

Pilkades bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan di tingkat desa. Hasil pemilihan akan menentukan arah pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa selama enam tahun mendatang.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut menjaga suasana tetap aman, tertib, dan kondusif. Warga juga perlu mewaspadai kemungkinan praktik politik uang, tekanan terhadap pemilih, dugaan permainan suara, hingga tindakan yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

Pilkades Serentak di 50 Desa Wonogiri Segera Digelar, Warga Diimbau Waspadai Politik Uang

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan pihak-pihak atau kelompok yang kerap disebut sebagai bobotoh, yakni pihak yang diduga memiliki kepentingan atau berupaya memengaruhi jalannya kontestasi. Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu harus tetap disikapi secara objektif dan tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian masyarakat juga diarahkan pada wilayah Wonogiri bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Magetan, termasuk Kecamatan Purwantoro dan Puhpelem.

Namun, pengawasan dan keterlibatan masyarakat tetap penting untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung secara jujur dan transparan.

Warga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming uang, janji politik, tekanan, maupun kepentingan kelompok tertentu. Pilihan terhadap calon kepala desa sebaiknya didasarkan pada rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, keterbukaan, serta kesungguhan dalam membangun desa.

Kepala desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Oleh sebab itu, keputusan pemilih tidak hanya berdampak pada hasil kontestasi, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan masyarakat, pengelolaan Dana Desa, dan kesejahteraan warga.

Masyarakat juga diminta ikut mengawasi proses pemungutan hingga penghitungan suara. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, warga diharapkan menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi dengan menyertakan bukti yang jelas agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Suara rakyat bukan barang dagangan. Pilkades bukan sekadar memilih kepala desa, tetapi menentukan masa depan desa kita sendiri,” demikian pesan dalam imbauan yang disampaikan Kastomo.

Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak membiarkan kepentingan pribadi maupun kelompok merusak demokrasi di tingkat desa.

Pilkades yang demokratis membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga. Perbedaan pilihan hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan, apalagi memecah hubungan sosial yang selama ini terjalin.

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih secara bijak dan mengawal proses pemilihan hingga selesai.

Desamu adalah masa depanmu. Jangan salah memilih. (Kastomo)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.