Hutan Jadi Panggung, Abai dengan Ancaman

Hutan Jadi Panggung, Abai dengan Ancaman

Oleh: Nazwirman

Solok, Berita Merdeka Online — Upaya Penegakan hukum oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera atas sebuah usaha penebangan hutan (PHAT) di Jorong Sariek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Sumatera Barat, pada Kamis 7 Agustus 2025, seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Tapi alih-alih bersatu mencari solusi terhadap kerusakan lingkungan, peristiwa itu justru berubah menjadi panggung politik yang gaduh, dengan narasi yang melenceng dari esensi persoalan.

Isu utama yakni kerusakan hutan dan kelangsungan lingkungan hidup, malah tertutup oleh sorotan terhadap kehadiran anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (NY) dalam proses pengecekan lapangan. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa seorang wakil rakyat dari luar kabupaten bisa ikut campur dalam urusan daerah tetangga? Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Solokpun kecipratan sorotan tajam dari publik.
Sikap diam DPRD Kabupaten Solok sendiri juga menjadi bahan pergunjingan publik. Tidak sedikit yang menilai lembaga itu terlalu pasif, bahkan cenderung membiarkan isu ini berkembang tanpa arah. Namun ada juga publik yang optimis, DPRD Kabupaten Solok akan segera tampil dan beraksi. Optimisnya publik tentu bukan tanpa alasan. Lihat…..langkah tegas DPRD Kabupaten Solok dalam menyoroti berbagai persoalan reklamasi di Danau Diatas yang juga berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Publikpun menunggu reaksi seperti itu.

Tentu, dalam prinsip demokrasi dan kepedulian terhadap lingkungan, siapa pun berhak menyuarakan kerusakan yang terjadi, apalagi jika berdampak lintas wilayah. Tapi dalam praktiknya, kehadiran NY, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, malah membuka ruang spekulasi: Apakah ini murni kepedulian lingkungan, atau hanya sebuah manuver politik terselubung?

Lihat Juga:

Akhirnya DPRD Setujui Tiga Ranperda Jadi Perda Payakumbuh.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Solok yang mestinya menjadi garda terdepan dalam mengawal isu kehutanan di daerahnya, justru nyaris belum terdengar suaranya secara kelembagaan. Hanya baru muncul satu-dua anggota yang angkat bicara, itupun lebih fokus pada kewenangan dan narasi batas wilayah daripada menjelaskan posisi mereka terhadap legalitas dan dampak penebangan hutan tersebut.

Yang menyedihkan, di tengah silang narasi ini, tidak banyak yang membicarakan isi utamanya: hutan kita terancam, Bencana Sedang Mengintai.

Penting untuk diingat, hutan bukan hanya deretan pohon di lereng gunung. Ia adalah penyangga kehidupan. Ketika satu kawasan hutan ditebang tanpa kendali, maka bencana ekologi tinggal menunggu waktu, banjir, longsor, kekeringan, hilangnya sumber air bersih, dan musnahnya keanekaragaman hayati.
Tapi publik malah disuguhi drama politik: soal siapa yang berhak bicara, siapa yang “melangkahi” wilayah, siapa yang “diam.” Padahal, kerusakan lingkungan tidak mengenal batas administratif.
Kabut asap, rusaknya aliran sungai, atau bencana ekologis tak pernah peduli siapa pemilik SK atau siapa partai pengusung.

Lihat Juga:

Solok dan Tanah Datar Sepakat Serahkan Sengketa Batas Wilayah ke Kemendagri

Yang harus segera dijawab bersama saat ini  adalah:
Apakah penebangan hutan tersebut memiliki dasar hukum yang sah?
Siapa pemilik usaha tersebut?
Apakah mereka memenuhi standar lingkungan dan AMDAL?
Apa dampak langsung terhadap masyarakat sekitar?
Apakah ada pola pembiaran yang sudah lama terjadi?

Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara terbuka dan bertanggung jawab, maka polemik ini akan terus menjadi komoditas politik musiman, bukan dorongan menuju solusi jangka panjang.

Lihat Juga:

Bupati Solok Pimpin FGD, Pastikan Pilwana Serentak di 23 Nagari Berjalan Aman dan Lancar

Ketika hutan menjadi panggung politik, maka yang hilang bukan hanya batang pohon, tapi juga integritas, akal sehat, dan komitmen kita terhadap masa depan. Jika kita hanya sibuk saling menyalahkan atau menunggu arahan dari pusat, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika bencana datang dan masyarakat jadi korban.

Publik tidak butuh lebih banyak pernyataan politik, Publik butuh tindakan konkret: audit menyeluruh izin kehutanan, penegakan hukum yang adil, pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, dan transparansi anggaran serta kebijakan.

Hutan kita tak butuh simpati basa-basi. hutan butuh perlindungan nyata. Dan rakyat kita tak butuh pertunjukan politik, mereka butuh jaminan keselamatan lingkungan.
Saatnya semua pihak berhenti menjadikan hutan sebagai panggung. Mari kembali ke tugas utama: melindungi bumi, bukan ego. (Ikhlas)