Opini : Kepemimpinan Responsif di Era Digital – Refleksi dari Gaya Komunikasi Bupati Solok

Beberapa Gerak Cepat Bupati JFP merespon persoalan masyarakat.

Oleh. :  Nazwirman

Solok, Berita Merdeka Online – Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya persebaran opini publik di media sosial, seorang kepala daerah tidak lagi cukup hanya bekerja,  Ia juga harus terlihat bekerja. Ini bukan semata persoalan pencitraan, tetapi bagian dari tanggung jawab komunikasi publik yang menuntut transparansi, kehadiran, dan keterhubungan dengan masyarakat.
Langkah Bupati Solok, Jon Firman Pandu, yang turun langsung ke Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, di tengah kisruh pemerintahan nagari, merupakan contoh konkret bagaimana seorang pemimpin memilih jalan responsif dan terbuka di tengah situasi yang penuh sensitifitas sosial. Kehadirannya, disertai dengan unggahan dokumentatif di media sosial, menimbulkan perdebatan: apakah itu pencitraan atau komunikasi publik yang sehat?
Pertanyaan ini menarik, karena di era digital, batas antara komunikasi publik dan pencitraan politik menjadi semakin tipis. Namun, dalam konteks pemerintahan daerah, dokumentasi kegiatan bukan sekadar upaya menampilkan diri, melainkan bentuk akuntabilitas visual atas tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya.

Bupati Jon Firman Pandu memilih untuk tidak hanya duduk di balik meja birokrasi. Ia datang langsung, melihat, mendengar, dan berdialog dengan warga Kotobaru. Sikap ini menegaskan prinsip penting dalam kepemimpinan publik: pemerintah tidak boleh menunggu masalah, melainkan harus hadir sebelum keresahan membesar.

Respons cepat terhadap persoalan di nagari itu bukan kejadian tunggal. Beberapa waktu lalu, ketika warga Sawah Ampang Muara Panas mengunggah foto pohon pisang tumbuh di tengah jalan, Bupatioun turun langsung meninjau lokasi yersebut. Begitu pula saat mendapati kabar seorang nenek bernama Jusmaniar tinggal di gubuk reyot di Bukit Sundi. Tanpa birokrasi panjang, Bupati memerintahkan langkah konkret: rapat lintas sektor, penggalangan bantuan, hingga rencana pembangunan rumah layak huni.

Lihat Juga:

Akhirnya DPRD Setujui Tiga Ranperda Jadi Perda Payakumbuh.

Beberapa Gerak Cepat Bupati JFP merespon persoalan masyarakat.

Inilah bentuk kepemimpinan yang mengedepankan empati sosial dan kecepatan tindakan, dua hal yang kerap hilang di tengah rumitnya roda pemerintahan. Dalam konteks pelayanan publik, kehadiran yang cepat sering kali lebih bernilai daripada rapat panjang yang lambat menghasilkan solusi.

Di masa lalu, kepala daerah mungkin cukup bekerja di balik layar, sementara publik mengetahui hasilnya melalui laporan tahunan. Namun kini, masyarakat ingin melihat proses, bukan hanya produk. Di sinilah media sosial berperan.

Lihat Juga:

Solok dan Tanah Datar Sepakat Serahkan Sengketa Batas Wilayah ke Kemendagri

Unggahan Bupati Solok saat audiensi di Kantor Walinagari Kotobaru, atau saat meninjau jalan rusak di Panyakalan – Muaro Paneh, bukan sekadar “konten”, melainkan bentuk komunikasi dua arah yang memberi pesan: “pemerintah hadir, mendengar, dan bertindak.”
Komunikasi publik semacam ini menciptakan rasa keterhubungan antara warga dan pemimpinnya, sekaligus mengurangi kesenjangan persepsi antara “apa yang dilakukan pemerintah” dan “apa yang diketahui masyarakat.” Di sisi lain, transparansi seperti ini juga membuka ruang kritik,  dan itu justru sehat, karena pemerintah yang terbuka akan selalu diawasi publik.

Era digital menuntut pemimpin yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga adaptif secara sosial. Jon Firman Pandu tampaknya memahami bahwa kepemimpinan modern tidak bisa lepas dari komunikasi digital. Dalam konteks itu, unggahan dan dokumentasi publik bukanlah bentuk narsisme politik, melainkan bagian dari strategi komunikasi pemerintahan yang modern dan partisipatif.

Dengan memperlihatkan kerja nyata, pemerintah menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan kepercayaan, muncul legitimasi moral. Dan dengan legitimasi itulah, kebijakan akan berjalan lebih efektif.

Lihat Juga:

Bupati Solok Pimpin FGD, Pastikan Pilwana Serentak di 23 Nagari Berjalan Aman dan Lancar

Kepemimpinan responsif seperti ini perlu menjadi budaya baru birokrasi daerah: bekerja cepat, berkomunikasi terbuka, dan hadir tanpa jarak. Kabupaten Solok membutuhkan itu,  bukan sekadar “pemerintah yang ada”, tetapi pemerintah yang terasa hadir. (Nz)