Payakumbuh, Beritamerdekaonline.com — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya menjaga kerja sama yang konstruktif dengan DPRD demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan warga.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mewakili Wali Kota Payakumbuh, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (13/11/2025).
Rida menyebut kritik dan masukan dari DPRD menjadi hal penting dalam evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. “Kami akan menindaklanjuti setiap pandangan fraksi sebagai langkah untuk memperbaiki pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menjawab sorotan Fraksi Golkar terkait pelanggaran jam operasional kafe, Rida mengakui masih banyak usaha yang beroperasi melebihi batas waktu yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022. “Satpol PP sudah melakukan penindakan, namun masih ada yang mengulang pelanggaran. Patroli dan razia mendadak akan diperkuat,” tegasnya.
Usulan pemindahan Car Free Day (CFD) dari kawasan Batang Agam ke Jalan Soekarno-Hatta masih akan dikaji dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku UMKM dan masyarakat.
Untuk penataan parkir sebagaimana disampaikan Fraksi NasDem, Dishub bersama aparat gabungan akan meningkatkan pengawasan dan menindak parkir liar di pasar serta area publik lainnya.
Rida memaparkan penguatan digitalisasi pembayaran retribusi melalui perangkat Point of Sale (POS) yang terhubung ke aplikasi e-retribusi. Tahun 2026, sistem ini dikembangkan menjadi SIM Pasar guna menekan potensi pungutan liar.
Terkait pandangan Fraksi KIR, Pemko menegaskan akan menekan anggaran kegiatan seremonial demi mendukung program langsung menyentuh masyarakat.
Merespons Fraksi Demokrat, Rida menjelaskan kepesertaan JKN di Payakumbuh telah mencapai UHC 97,67 persen, dengan tingkat keaktifan 84 persen. “Bagi warga yang membutuhkan layanan mendesak, kartu dapat diaktifkan sementara. Pengusulan peserta baru juga berjalan rutin,” katanya.
Menjawab Fraksi PKS, pemerintah menyampaikan penutupan objek wisata Ngalau Indah masih terkait sengketa lahan antarkaum adat yang belum selesai sejak 2024.
Selain itu, persoalan LGBT, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas menjadi fokus pembinaan bersama keluarga, karang taruna, dan kegiatan seni budaya.
Kepada Fraksi PPP, Rida memastikan pemerintah telah mengajukan pembangunan kembali Pasar Payakumbuh kepada pemerintah pusat. Namun proses masih menunggu penyelesaian status lahan. Sebanyak 200 kios penampungan sementara ditargetkan selesai awal Desember 2025.
Fraksi PAN mengapresiasi target PAD yang dinilai realistis. Pemerintah akan memperkuat digitalisasi sektor pendapatan serta meneruskan program beasiswa bagi siswa kurang mampu bekerja sama dengan Baznas, Bank Nagari, dan dunia usaha.
Rida menutup penyampaian jawaban dengan menekankan soliditas pemerintahan daerah bersama legislatif.
“Sinergi ini akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan masyarakat Payakumbuh yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Fd)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan