Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa APBN 2026 menjadi anggaran negara pertama yang ia susun sejak menjabat sebagai Kepala Negara. Rancangan ini dirancang untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera, dengan fokus pada penguatan ketahanan di sektor pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.

“Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi visi dan misi saya bersama Wakil Presiden untuk membangun Indonesia yang kuat dan sejahtera. Ketangguhan menjadi fondasi utama menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Presiden menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hilirisasi industri akan diperluas demi menciptakan lapangan kerja dan memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri. Pemerataan pembangunan dilakukan dari Sabang hingga Merauke, dengan pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi meski dunia menghadapi perubahan besar, ketegangan geopolitik, perang fisik, hingga perang tarif yang mengancam perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 tercatat 5,12% year-on-year, meningkat dari 4,87% pada triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh 10,67%, didorong nilai tambah dari hilirisasi yang menjadi kontributor terbesar.

Presiden juga mengumumkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76% dan kemiskinan ke level terendah dalam sejarah, 8,47%. Inflasi berhasil ditekan di kisaran 2,4%, menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Inilah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, kita mampu meningkatkan kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia,” tegasnya.

APBN 2026 memuat berbagai program prioritas, di antaranya:

  • Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 20 juta penerima manfaat.
  • Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah melayani lebih dari 17 juta orang.
  • Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal.

Selain itu, pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi, jaring pengaman sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha guna menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Dalam kancah internasional, Presiden melaporkan keberhasilan diplomasi ekonomi, termasuk penurunan tarif bilateral dengan Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%, serta penyelesaian perundingan Indonesia–Uni Eropa CEPA setelah tertunda selama 10 tahun. (Red)