Muara Teweh, Berita Merdeka Online — Upaya penanganan dugaan pencemaran lingkungan di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, mulai menunjukkan langkah konkret. Anggota DPRD Barito Utara bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi yang diduga terdampak aktivitas pertambangan batubara milik PT EBA, Rabu (19/11/2025).

Peninjauan tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, didampingi dua legislator lainnya, yakni Patih Herman AB dari Partai NasDem dan Gun Sriwitanto dari Partai PPP. Turut serta jajaran DLH dan perwakilan manajemen perusahaan.

Ardianto mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, tim menemukan sejumlah kerusakan lingkungan yang dinilai memengaruhi kehidupan masyarakat.

Lihat Juga:
Pelantikan pengurus KONI Kutai Barat masa bakti 2026–2031 di Taman Budaya Sendawar.
Pelantikan Pengurus KONI Kutai Barat 2026–2031 Resmi Digelar, Alsiyus Ajak Cabor Bersinergi Raih Prestasi

“Kami melihat langsung adanya pendangkalan DAM Trinsing, kerusakan saluran irigasi, serta air keruh yang berdampak pada sektor wisata, perikanan, hingga pertanian,” jelasnya.

DAM Trinsing yang selama ini menjadi ikon wisata daerah sekaligus salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Akibatnya, pelaku UMKM sekitar lokasi pun ikut terdampak karena pendapatan menurun drastis.

Lihat Juga:
Keluarga korban dugaan persetubuhan anak saat mendatangi Polresta Pekanbaru untuk mempertanyakan perkembangan kasus.
Hampir 9 Bulan Belum Ada Kepastian, Keluarga Korban Dugaan Persetubuhan Anak Soroti Penanganan Kasus di Polresta Pekanbaru

Masyarakat mengeluhkan air yang tidak lagi layak untuk budidaya ikan. Petani padi juga terpaksa merugi akibat terganggunya kualitas air irigasi.

“Ikan tidak dapat berkembang biak dengan normal, sementara petani padi menghadapi risiko gagal panen. Ini merugikan hajat hidup orang banyak,” tegas Ardianto.

Kuasa Teknik Tambang PT EBA, Bayu, bersama perwakilan HRD menyampaikan permohonan maaf atas dugaan dampak tersebut. Mereka menyatakan komitmen untuk bertanggung jawab.

Lihat Juga:
Personel TNI dan warga membangun Jembatan Garuda di Habaring Hurung, Palangka Raya.
Progres Jembatan Garuda di Habaring Hurung Capai 55 Persen, TNI dan Warga Percepat Pembangunan

Mereka berjanji akan melakukan:

  • Normalisasi sungai dan DAM
  • Reklamasi area terdampak
  • Perbaikan kualitas air
  • Kegiatan sosial untuk masyarakat terdampak
  • Langkah Pemerintah

DLH melakukan pengambilan sampel air dan pengukuran pH tanah untuk dilakukan analisis lebih lanjut sebagai dasar penindakan.

“Demi kepentingan masyarakat, DPRD akan mengawal agar pihak perusahaan memenuhi komitmen dan menjalankan tanggung jawab secara serius,” tutup Ardianto. (Carli)

Views 201