Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, mengumumkan langkah strategis efisiensi anggaran Rp. 119 miliar untuk tahun 2026. Adapun kebijakan ini diambil menyusul terkait adanya pengurangan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, dan berdampak pada postur APBD.”
“Carles Jonson Kepala BKAD Bengkulu Utara dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa efisiensi ini merupakan langkah antisipatif agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal. Fokus utama penyesuaian ini menyasar pada sektor belanja pegawai yang dimana saat ini telah mencapai porsi 40% dari total anggaran daerah.” Ujar Kepala BKAD, Selasa (24/2/2026).
Masih disampaikan Kepala BKAD atas hal tersebut kami harus bergerak cepat dalam melakukan rasionalisasi, dengan adanya pengurangan TKD sebesar Rp. 119 miliar cukup besar, kami Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Salah satu poin krusial dalam penyesuaian anggaran ini adalah pengaturan honorarium bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Pemkab Bengkulu Utara menetapkan honor minimal bagi P3K Paruh Waktu sebesar Rp. 300 ribu per bulan untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai jalan tengah untuk tetap mengakomodasi tenaga non-ASN ke dalam sistem PPPK sesuai amanat regulasi, namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang sedang terkontraksi.
Meski demikian, Pemda memastikan bahwa hak-hak dasar lainnya tetap diupayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Prioritas pembangunan tetap terjaga Meskipun dibayangi tantangan efisiensi, Pemkab BU menegaskan bahwa program pembangunan prioritas tidak akan terhenti. Pemerintah akan menerapkan sistem prioritas berlapis untuk memastikan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap mendapatkan alokasi yang memadai. Efisiensi bukan berarti pemberhentian pembangunan. Kami melakukan refocusing agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Terakhir Kepala BKAD menyampaikan kepada masyarakat dan seluruh jajaran OPD diharapkan dapat memaklumi kondisi fiskal ini dan mendukung langkah penghematan energi serta operasional kantor guna menekan belanja rutin yang tidak mendesak,” tutupnya. (ADV)
Tinggalkan Balasan