Walur, Barito Utara – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Walur menyatakan tidak akan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas anggaran tahun 2025. Keputusan ini diambil karena sejumlah pembangunan di desa tersebut dinilai asal-asalan dan kurang tepat sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Walur, Ardiansyah.
Menurut Ardiansyah, beberapa proyek seperti penyediaan air bersih dan pembangunan jembatan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kami tidak akan melaksanakan Musdes hingga pemerintah desa memberikan penjelasan jelas terkait penggunaan dana anggaran tahun 2023-2024 yang kami nilai fiktif,” tegasnya.
BPD bahkan telah melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa ke Kejaksaan di Muara Teweh dan Inspektorat. Namun, hingga saat ini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti. Ardiansyah berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut kasus ini.
Di sisi lain, Kepala Desa Walur, Sunardi, membenarkan bahwa Musdes hingga kini belum dilaksanakan. “Memang Musdes terlambat karena ada kendala komunikasi antara kami dan BPD. Masalah ini juga berdampak pada insentif sembilan kelembagaan, termasuk gaji Ketua RT yang belum dibayarkan,” ujarnya.
Sunardi juga menyampaikan bahwa beberapa kegiatan rutin seperti penimbangan balita, lansia, dan ibu hamil terpaksa ditunda, termasuk kegiatan untuk Januari 2025. “Kami berharap ada solusi agar kegiatan ini dapat kembali berjalan,” tambahnya.
Masyarakat Desa Walur mendesak pihak terkait untuk segera memberikan tindakan tegas dan menyelesaikan permasalahan ini. Kejelasan penggunaan anggaran serta hasil pembangunan yang nyata menjadi tuntutan utama warga untuk memastikan keberlanjutan program-program desa. (Bai)
Tinggalkan Balasan