SEMARANG, Berita Merdeka Online – Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, menunjukkan adanya komitmen dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pencapaian Kota Semarang, termasuk delapan kali berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta realisasi pendapatan yang tinggi, mencerminkan kinerja yang baik dari Pemkot Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu. Meski demikian, tantangan seperti penanganan rob dan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Tadi kami melaporkan pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Laporan keuangan dari Pemerintah Kota Semarang ini sudah kedelapan kalinya berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” papar Mbak Ita, sapaan akrabnya usai penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023, Kamis (4/7/2024).
Proses pembentukan Raperda ini, kata Mbak Ita, telah melalui rapat panitia khusus (Pansus), rapat Badan Anggaran (Banggar) yang selesai dengan baik.
“Memang ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang nantinya menjadi perbaikan ke depan. Kami berterima kasih kepada pimpinan Dewan, tim Pansus dan Banggar yang sudah menyelesaikan sesuai target waktu untuk disahkan menjadi Perda,” kata Mbak Ita.
Baca juga: Pemkot Semarang Pastikan Sistem Data PPDB 2024 Aman dari Ancaman Peretasan
Dalam laporan keuangan yang dipaparkannya, Mbak Ita menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah berupaya melakukan optimalisasi pendapatan dan belanja daerah.
“Kota Semarang masuk 10 besar realisasi pendapatan dan belanja se-Indonesia. Tentunya masih banyak optimalisasi pendapatan yang perlu dimaksimalkan,” papar dia.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi pendapatan APBD Kota Semarang berada di urutan delapan sebagai kota dengan realisasi pendapatan terbesar se-Indonesia.
Persentase realisasi pendapatan APBD Kota Semarang hingga Juni 2024 mencapai 46,26 persen.
“Alhamdulillah realisasi pendapatan Kota Semarang ranking delapan se-Indonesia. Lainnya kota-kota kecil, kota besar hanya Semarang dan Denpasar. Ini yang jadi penyemangat kami,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, inflasi Kota Semarang juga ada di angka -0,26 persen yang artinya mengalami deflasi di atas ekspektasi.
Meskipun deflasi, Kota Semarang di sektor pariwisata justru meningkat. Bahkan tingkat hunian dan okupansi hotel banyak yang penuh.
Dengan berbagai program seperti Pak Rahman dan bazar murah serta operasi pasar, lanjut Mbak Ita, inflasi ibu kota Jawa Tengah bisa terkendali.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengaku tidak ada catatan khusus dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2023 Pemkot Semarang, namun hanya rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum.
“Yang penting adalah program prioritas seperti penanganan rob dan banjir, kalau yang lain kan umum ya. Banjir dan rob harus ditangani secara serius. Nanti kalau musim hujan, permukiman terendam bersamaan dengan rob ini kan menyedihkan. Sehingga perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah,” kata Pilus, sapaan akrabnya.
“Kalau program pemkot sifatnya hanya memperbanyak atau meningkatkan pompa, membersihkan sedimentasi, tapi kalau membuat sabuk pantai ya berat. Itu wewenang Pemerintah Pusat,” imbuh Pilus.(day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan