Selayar, Beritamerdekaonline.com — Dugaan adanya praktik permainan oleh oknum yang disebut-sebut sebagai “mafia tanah” kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Keluhan warga terkait lambannya pengurusan sertifikat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Selayar semakin menguat, setelah sejumlah pemohon mengaku dipersulit dalam proses administrasi meski seluruh berkas telah dinyatakan lengkap.

Seorang warga yang sedang mengurus pecahan sertifikat sejak Oktober 2024 mengungkapkan bahwa ia sudah memenuhi setiap dokumen yang diminta, namun hingga hari ini, 18 Januari 2025, proses tidak kunjung selesai. Ia menilai pelayanan di kantor BPN Selayar janggal dan tidak transparan.

“Hari ini saya datang lagi ke BPN Selayar, tapi tetap begitu. Disuruh tunggu, pindah ruangan, jawabannya berubah-ubah. Apakah kerja BPN memang seperti ini? Kami hanya ingin diperlakukan sesuai prosedur,” ujarnya dengan nada kesal.

Dokumen Lengkap, Tapi Tetap Dipingpong

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebutkan ia telah memenuhi seluruh syarat resmi, meliputi:

  • Surat keterangan dari kelurahan
  • Surat pernyataan dan persetujuan ahli waris
  • Dokumen jual beli
  • Surat pencabutan laporan polisi (jika pernah ada sengketa)
  • Sertifikat induk
  • Menurutnya, tidak ada satu pun dokumen yang kurang.

“Semua lengkap. Sertifikat induk ada, tanah sah secara hukum, dan permohonan kami hanya pecahan sertifikat karena sebagian tanah sudah dijual. Tapi kami tetap saja diperlambat, bahkan terkesan dipingpong,” tegasnya.

Ia mengaku setiap kali datang ke kantor BPN, jawaban yang diberikan oleh oknum pegawai selalu berbeda—mulai dari alasan teknis hingga dalih bahwa berkas akan ditinjau ulang.

Warga Mencium Dugaan Permainan Oknum

Kondisi itu membuat warga menduga ada praktik tidak sehat yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dugaan ini semakin kuat setelah beberapa warga lain juga mengaku mengalami hal serupa.

“Kami curiga ada permainan. Kenapa berkas lengkap tapi tidak diproses? Banyak warga lain juga mengeluh. Ada apa sebenarnya di BPN Selayar?” ungkap sumber tersebut.

Warga menilai keterlambatan yang tidak wajar ini berpotensi menimbulkan kerugian dan mencederai rasa keadilan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas tanahnya.

Kepala BPN Selayar Diminta Bertindak Tegas & Transparan

Melihat semakin banyaknya keluhan, warga mendesak Kepala BPN Kabupaten Selayar segera melakukan evaluasi internal. Mereka berharap pimpinan BPN dapat:

  1. Mengusut apakah ada oknum yang bermain di balik proses berbelit-belit
  2. Menjamin pelayanan publik berjalan sesuai SOP
  3. Memberikan kepastian waktu penyelesaian
  4. Menjaga nama baik institusi dengan membuka informasi secara transparan

Warga juga menegaskan bahwa mereka siap membuka seluruh berkas jika dibutuhkan untuk pembuktian.

Menunggu Klarifikasi Resmi dari BPN Selayar

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN Selayar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan lambannya pelayanan dan dugaan praktik permainan oleh oknum pegawai.

Redaksi beritamerdekaonline.com akan terus mengupayakan konfirmasi kepada Kepala BPN Selayar guna memperoleh penjelasan dan memberikan ruang klarifikasi yang seimbang.

Penulis: Zul


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.