Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa, Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., menegaskan bahwa organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah menjalankan program restrukturisasi kepengurusan secara nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah serta meningkatkan peran perempuan dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Menurut Nur Nadlifah, proses restrukturisasi dilakukan dengan menyelaraskan seluruh surat keputusan (SK) kepengurusan pada periode Mei hingga Juni. Program tersebut mencakup seluruh wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya pembaruan dan penguatan organisasi.
“Seluruh SK kepengurusan kami sesuaikan pada Mei dan Juni. Jadi, seluruh Indonesia dilakukan pembaruan SK agar struktur organisasi menjadi lebih kuat dan tertata,” ujarnya usai membuka Musyawarah Wilayah DPW Perempuan Bangsa Bengkulu, di aula Hotel Latansa, Sabtu (06/6/2026).
Ia menjelaskan, di sejumlah daerah yang memiliki banyak kandidat ketua, Perempuan Bangsa menerapkan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK). Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa figur yang terpilih memiliki kapasitas, komitmen, dan kemampuan dalam memimpin organisasi di daerah.
Nur Nadlifah menekankan bahwa Perempuan Bangsa harus menjadi organisasi yang mampu menaungi perempuan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sebagai organisasi yang memiliki keterkaitan dengan partai politik, Perempuan Bangsa dinilai memiliki jaringan yang luas untuk melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan masyarakat.
“Banyak kader perempuan dari PKB yang menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Dengan jaringan tersebut, advokasi terhadap berbagai persoalan masyarakat menjadi lebih mudah dilakukan karena memiliki akses ke parlemen maupun pemerintah daerah,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh jabatan atau posisi yang dimiliki kader. Perempuan Bangsa, lanjutnya, lebih membutuhkan kader yang bersedia turun langsung ke tengah masyarakat untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Kami tidak membutuhkan orang yang hanya memiliki jabatan, tetapi tidak mau bekerja di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kader yang mau bersama rakyat, mengetahui kesulitan mereka, lalu menyampaikan masukan kepada pemerintah dan DPR agar lahir kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Setelah pelaksanaan musyawarah wilayah di tingkat provinsi selesai, DPP Perempuan Bangsa akan melanjutkan proses restrukturisasi hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Organisasi menargetkan seluruh kepengurusan daerah telah diperbarui paling lambat pada November mendatang.
Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan terhadap kepengurusan yang ada. Jika dinilai masih memiliki kinerja yang baik, kepengurusan akan dipertahankan. Namun, apabila diperlukan perubahan, maka pergantian akan dilakukan demi meningkatkan efektivitas organisasi.
Dalam proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), diketahui terdapat tiga kandidat yang bersaing memperebutkan posisi tersebut. Perempuan Bangsa juga membuka ruang bagi siapa saja yang memiliki semangat untuk bergerak bersama masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun kelompok tertentu. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara luas.
Tinggalkan Balasan