Kantor Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan — Bangunan kantor desa terlihat kosong saat dikunjungi pada Kamis (18/12/2024). Transparansi APBDes 2023/2024 dipertanyakan, dan dugaan korupsi berjamaah menjadi perhatian serius. (Foto: Dokumentasi LSM Gemmako)
Asahan, Beritamerdekaonline.com – Skandal dugaan korupsi besar mencuat di Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 dan 2024, serta ketiadaan kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadi sorotan tajam masyarakat.
Pada Kamis (18/12/2024), upaya konfirmasi terhadap Kepala Desa Sionggang, Selamat Alianto, menemui jalan buntu. Ketika wartawan dan lembaga investigasi mendatangi kantornya pukul 09.30 WIB, Kepala Desa tidak ada di tempat. Ketika dicari di rumahnya, anaknya menyatakan bahwa Selamat Alianto juga tidak berada di sana. Nomor telepon yang diberikan anaknya tidak aktif. Saat kantor didatangi kembali pukul 14.30 WIB, perangkat desa juga tidak hadir. Dugaan kuat bahwa Kepala Desa menghindari konfirmasi semakin menguat.
Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemmako) Kabupaten Asahan, Dodi Antoni, mengungkapkan hasil investigasi menemukan adanya dugaan penyimpangan dana APBDes 2023 dan 2024 yang mencapai miliaran rupiah. “Kantor desa ini tidak hanya bobrok secara fisik, tetapi juga dalam pelaksanaan tugasnya. Kepala Desa Selamat Alianto tidak dapat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran, sementara plank informasi APBDes 2023/2024 tidak dipasang, dan kantor BUMDes bahkan tidak ada,” ujar Dodi.
Dodi juga menyebut bahwa dugaan penyimpangan dana desa melibatkan pihak keluarga yang menjabat sebagai perangkat desa. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan adanya praktik korupsi berjamaah di Desa Sionggang.
Berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa tidak membuahkan hasil. Selain tidak ditemukan di kantor atau rumahnya, pesan WhatsApp dan panggilan telepon juga tidak direspons. “Kami menduga ada upaya menghindar dari tanggung jawab. Bahkan warga setempat mengaku tidak mengetahui keberadaan kantor BUMDes,” tambah Dodi.
Dodi Antoni mendesak Kejaksaan Negeri Kisaran, Dinas Inspektorat, dan Unit Tipikor Polres Asahan segera memeriksa Selamat Alianto beserta perangkat desanya. “Kami meminta seluruh perangkat desa diperiksa secara mendalam. Uang negara tidak boleh disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Pantauan di lapangan juga menunjukkan kondisi infrastruktur Desa Sionggang yang memprihatinkan. Jalan menuju desa rusak parah dengan banyak lubang, menyulitkan akses warga dan menimbulkan keluhan pengendara. “Bahkan pengendara sering mengeluh sakit kebas akibat jalan yang bergelombang,” ujar Dodi.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Masyarakat berharap langkah tegas segera diambil untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pelayanan publik di Desa Sionggang. (Tim)

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan