Asahan, Berita Merdeka Online — Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menuai kecaman keras dari kalangan nelayan daerah. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Asahan menilai gerakan tersebut tidak mewakili suara nelayan nasional dan berpotensi menyesatkan pengambil kebijakan.
Ketua HNSI Kabupaten Asahan, Iswan S.H., didampingi Bendahara DTM Ahmad Faisal, menegaskan bahwa klaim SNI sebagai representasi nelayan Indonesia tidak berdasar. Menurut mereka, tuntutan yang disuarakan bersifat parsial dan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
“Nelayan Indonesia itu beragam. Tidak bisa satu kelompok mengatasnamakan kepentingan nasional, padahal yang diperjuangkan hanya kepentingan sendiri,” tegas Ahmad Faisal saat ditemui di Asahan, Sumatera Utara.
Faisal menilai aksi tersebut mengabaikan realitas nelayan di luar wilayah tertentu, khususnya di luar Pulau Jawa. Padahal, tantangan nelayan di daerah memiliki kompleksitas berbeda, mulai dari infrastruktur pelabuhan, biaya operasional, hingga akses pasar.
Ia menyoroti tuntutan penetapan harga acuan ikan yang diminta serendah mungkin. Menurutnya, kebijakan semacam itu berisiko merugikan nelayan kecil jika tidak disertai komitmen pendaratan ikan di wilayah asal tangkapan, terutama di kawasan timur Indonesia.
“Kalau harga ditekan, tapi ikan dibawa dan didaratkan di tempat lain, nelayan lokal akan semakin terpuruk. Ini jelas tidak adil,” ujarnya dengan nada tegas.
HNSI Asahan juga menilai berbagai program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan daerah, termasuk di Kabupaten Asahan. Bantuan sarana produksi, penataan tata kelola perikanan, hingga kebijakan keberlanjutan dinilai lebih berpihak pada kepentingan nelayan secara nasional.
“Atas dasar itu, kami mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berpijak pada kepentingan nelayan secara menyeluruh, bukan tekanan kelompok tertentu,” kata Faisal.
Ia meminta pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi sepihak yang mengatasnamakan nelayan nasional tanpa legitimasi yang jelas. Menurutnya, setiap aspirasi harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis data, serta mempertimbangkan regulasi dan kondisi riil di lapangan.
HNSI Asahan menegaskan pentingnya menjaga persatuan nelayan Indonesia. Aksi-aksi yang berpotensi memecah belah dan mengaburkan kepentingan bersama dinilai justru melemahkan posisi nelayan dalam jangka panjang.
Sebagai organisasi nelayan yang memiliki struktur hingga daerah, HNSI berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan kelautan dan perikanan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada nelayan kecil di seluruh Indonesia. Aspirasi nelayan, tegas Faisal, seharusnya diperjuangkan melalui dialog konstruktif, bukan klaim sepihak yang menyesatkan. (Dodi Antoni)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan