Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) mengingatkan adanya potensi terganggunya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu apabila pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tidak segera dituntaskan.
Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, menyatakan meskipun jalur pelayaran di Pulau Baai saat ini sudah dapat dilewati oleh sejumlah kapal, kondisi tersebut belum sepenuhnya aman. Menurutnya, ancaman terhadap kelancaran pasokan energi masih mengintai karena target pengerukan kedalaman 12 LWS dengan lebar 100 meter hingga kini belum tercapai.
“Dari beberapa kejadian belakangan ini, kita akui pemerintah provinsi telah melakukan langkah yang sangat baik, yakni mengeluarkan SK penurunan PBBKB. Bahkan Pertamina juga mendukung dengan menurunkan harga BBM non-subsidi sekitar Rp300 per liter di Bengkulu,” jelas Steven, di Jakarta, Minggu (7/9).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi BBM non-subsidi di Bengkulu sehingga beban subsidi pemerintah pusat bisa berkurang. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih memilih produk non-subsidi.
Namun demikian, Steven menegaskan ancaman krisis distribusi tetap ada. Kondisi alur pelabuhan yang belum sepenuhnya pulih membuat rantai pasokan BBM masih rentan terganggu. Menurutnya, jika pendangkalan kembali terjadi, Bengkulu berpotensi menghadapi “bencana kedua” berupa tersendatnya distribusi BBM.
“Harapan kita memang ada peningkatan konsumsi BBM, tapi kita juga punya ancaman yang mengintai. Supply BBM melalui Pelabuhan Pulau Baai belum bisa dikatakan aman. Ini harus terus diwaspadai, sebab jika pendangkalan kembali terjadi, maka akan menjadi bencana besar kedua ketika distribusi BBM kembali tersendat,” tegasnya.
Steven menambahkan, kelancaran distribusi energi merupakan hal vital bagi perekonomian Bengkulu. Apabila distribusi BBM terganggu, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi hingga terhambatnya aktivitas industri dan perdagangan.
Ia juga meminta perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, upaya pengerukan alur pelabuhan tidak boleh dilakukan setengah hati karena menyangkut kebutuhan energi masyarakat luas.
“Kita sangat berharap ini tetap menjadi atensi, karena dampak ekonomi bisa sangat besar. Kalau saya pribadi, belum sanggup menerima kondisi jika musibah kedua ini terjadi. Apalagi belum ada pelabuhan baru, sementara kapal yang masuk bisa saja kapan saja terkendala saat merapat,” tutup Steven.
HPMPI menilai, keberlanjutan pasokan BBM melalui Pelabuhan Pulau Baai harus menjadi prioritas bersama. Tanpa adanya jaminan kelancaran distribusi, kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi dan PBBKB tidak akan memberikan dampak optimal.
Dengan adanya peringatan ini, HPMPI berharap semua pihak dapat bersinergi memastikan pengerukan pelabuhan segera rampung, sehingga distribusi energi bagi masyarakat Bengkulu tetap terjamin dan stabil.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan