SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah mencari solusi atas rendahnya serapan program rumah murah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dari target 26 ribu unit rumah di Kota Semarang, hingga kini realisasinya belum mencapai seribu unit.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyebut program ini menyasar masyarakat berpenghasilan tetap yang belum memiliki rumah.
Program rumah murah tersebut dijalankan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Bank BJB dengan skema super ringan, antara lain uang muka hanya 1 persen serta cicilan mulai Rp1 jutaan per bulan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Ini program Pemerintah Pusat yang kita dukung. Sasarannya mereka yang sudah punya pendapatan, tapi belum punya rumah. Dari target 26 ribu di Semarang, serapannya masih jauh, seribu rumah pun belum ada,” ujar Agustina pada Senin (25/8).
Kendala utama yang dihadapi Pemkot adalah keterbatasan lahan akibat ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Semarang yang sudah mencapai 29 persen dan tidak boleh dikurangi lagi.
Selain itu, harga tanah di kawasan tertentu seperti Banyumanik dinilai sudah terlalu tinggi sehingga tidak memungkinkan dibangun rumah bersubsidi.
Agustina menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan perumahan dengan keberlangsungan RTH. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan lahan milik Pemkot yang masih tersedia.
“RTH bagaimana caranya tetap terjaga, sementara kebutuhan perumahan juga bisa terpenuhi. Mungkin nanti menggunakan lahan Pemkot,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkot bersama Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah berencana membangun rumah dengan sistem vertikal atau rumah susun. Konsep ini dipilih karena keterbatasan lahan sekaligus untuk memastikan program FLPP tetap berjalan.
“Kita lihat pasarnya, karena ini FLPP. Kemungkinan nanti lebih ke rumah susun, mengingat lahan terbatas dan RTH harus dijaga,” pungkasnya.(day)
Tinggalkan Balasan