Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkulu Utara menjadi penyumbang terbesar dalam temuan keterlambatan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu Tahun 2024.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2024 Poin c dan Tabel 1.50, BPK RI memeriksa 99 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TUP senilai Rp 18.556.218.960,00. Hasilnya, terdapat 19 SP2D TUP senilai Rp 3.383.745.263,00 yang terlambat dipertanggungjawabkan di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dari 11 SKPD tersebut, Setda tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan 2 SP2D TUP senilai Rp 1.528.039.280,00 yang terlambat 2 sampai dengan 3 hari.

Lihat Juga:
Camat Batik Nau Muhammad Taufiq Hidayatulloh menjelaskan piutang TGR Rp107,5 juta yang tercatat dalam LHP BPK RI 2024 dan berkaitan dengan kasus tahun 2014.
“TGR Rp 107,5 Juta Batik Nau Ternyata Kasus Lama Tahun 2014, Sudah Diproses Hukum dan Dijalani Hukumannya”

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab Pelaksanaan dan Penatausahaan disebutkan:

“Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) diajukan untuk mendanai sub kegiatan yang bersifat mendesak. Pertanggungjawaban penggunaan TU dan penyetoran sisa TU maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU terbit. Ketentuan batas ini dikecualikan untuk: a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal akibat peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).”

Artinya, 19 SP2D TUP tersebut telah melanggar Permendagri 77 Tahun 2020 karena terlambat 1 hari hingga 57 hari. Keterlambatan terlama terjadi di Kecamatan Arma Jaya selama 57 hari.

Lihat Juga:
Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara Edi Putra meminta Pemda mempercepat realisasi APBD 2026 menjelang akhir tahun anggaran.
Akhir Tahun Anggaran 2026, Komisi III DPRD Bengkulu Utara Ingatkan Pemda Percepat Realisasi APBD

Berikut rincian lengkap 11 SKPD berdasarkan LHP BPK RI 2024 diurutkan dari nilai terbesar :

1.) Sekretariat Daerah: 2 SP2D, Rp 1.528.039.280,00, terlambat 2-3 hari
2.) Sekretariat DPRD: 3 SP2D, Rp 927.153.283,00, terlambat 3-5 hari
3.) Dinas Lingkungan Hidup: 2 SP2D, Rp 319.028.600,00, terlambat 9 hari
4.) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD): 2 SP2D, Rp 189.025.000,00, terlambat 1-3 hari
5.) Dinas Koperasi dan UMKM: 1 SP2D, Rp 161.231.500,00, terlambat 4 hari
6.) DPMPTSP: 4 SP2D, Rp 123.171.000,00, terlambat 3-5 hari
7.) Dinas Pariwisata: 1 SP2D, Rp 57.916.500,00, terlambat 24 hari
8.) Dinas Perdagangan: 1 SP2D, Rp 32.103.100,00, terlambat 5 hari
9.) Kecamatan Lais: 1 SP2D, Rp 21.825.000,00, terlambat 18 hari
10.) Kecamatan Kerkap: 1 SP2D, Rp 16.042.000,00, terlambat 4 hari
11.) Kecamatan Arma Jaya: 1 SP2D, Rp 8.210.000,00, terlambat 57 hari

Kondisi tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap Permendagri 77 Tahun 2020 yang mewajibkan pertanggungjawaban TUP tepat waktu. (Yapp)

Lihat Juga:
Waka II DPRD Bengkulu Utara Herliyanto menjelaskan Raperda Pengelolaan Sampah yang telah selesai melalui proses harmonisasi.
Raperda Pengelolaan Sampah Bengkulu Utara Selesai Harmonisasi, DPRD Siapkan Pembahasan Pansus

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara terkait temuan LHP BPK RI Tahun 2024 mengenai keterlambatan pertanggungjawaban TUP senilai Rp1,52 miliar.

Views 13

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.