Politisi Nasdem, Prihatin Harga LPG 3kg Bersubsidi Jauh diatas HET

Muara Teweh, Berita Merdeka Online — Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Barito Utara kembali dikeluhkan warga. Di sejumlah lokasi di Kota Muara Teweh, harga jual jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Anggota DPRD Barito Utara dari Partai NasDem, Edi Fran Aji, menyayangkan kenaikan harga tersebut karena berdampak langsung pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Pemerintah dan instansi terkait harus cepat tanggap. Jika perlu, lakukan inspeksi mendadak ke lapangan. LPG bersubsidi ini diperuntukkan untuk rakyat kecil, bukan untuk dimanfaatkan oknum,” tegas Edi Fran, Minggu (23/11/2025).

Lihat Juga:

Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tolitoli Gelar Jalan Sehat dan Olahraga Bersama Perkuat Soliditas Personel

Berdasarkan laporan masyarakat, harga LPG 3 kilogram di sejumlah pengecer mencapai Rp50 ribu per tabung, bahkan lebih. Padahal, HET resmi hanya sekitar Rp25 ribu per tabung.

Edi yang juga anggota Komisi II DPRD Barito Utara menilai praktik penyelewengan distribusi gas bersubsidi harus segera dihentikan. Ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.

Lihat Juga:

Puluhan Calon Siswa Gagal Lolos Jalur Domisili, Ratusan Warga Datangi SMKN 1 Puhpelem Wonogiri

“Jika ada yang bermain, baik agen maupun pengecer, harus ditindak. Penyelewengan LPG bersubsidi menghambat perekonomian masyarakat kecil,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan anggota DPRD dapil I, Gun Sriwitanto. Ia mengaku mendengar langsung dari warga bahwa suplai LPG di pangkalan kian sulit dan tidak stabil.

“Kalaupun ada, harganya di pengecer bisa tembus lima puluh ribu rupiah ke atas. Ini sangat memberatkan rakyat,” tutur Gun Sri, Jumat (21/11/2025).

Lihat Juga:

Ratusan Warga Desa Kareloe Sampaikan Penolakan Rencana Pembangunan Batalyon TNI kepada DPRD Jeneponto

Gun meminta Pemkab Barito Utara bersama Pertamina dan aparat terkait segera melakukan tindakan terukur.

“Lakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak untuk mengetahui akar masalah. Berikan sanksi tegas kepada oknum yang sengaja mempermainkan distribusi,” tegasnya.

Seorang warga Muara Teweh berharap penegakan aturan tidak hanya sebatas imbauan.

“Kami hanya minta keadilan. Gas subsidi ini untuk masyarakat miskin, bukan untuk pejabat atau orang mampu,” keluhnya.

Masyarakat berharap kondisi harga dan ketersediaan LPG dapat segera kembali normal agar tidak semakin membebani ekonomi rumah tangga. (Carli)