Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Anggota DPRD Kota Bengkulu, Fatmawati, S.Ag., menggelar kegiatan reses untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah keluhan warga kembali mencuat, terutama terkait persoalan sampah, penerangan jalan lingkungan, dan layanan kesehatan melalui BPJS.

‎Reses DPRD Kota Bengkulu Fatmawati Masyarakat Keluhan Sampah, Penerangan dan Layanan BPJS.


‎Fatmawati menyampaikan bahwa meskipun peserta yang hadir hanya beberapa orang, aspirasi yang diterima jauh lebih banyak. Banyak warga telah menghubunginya melalui pesan singkat untuk mengadukan masalah sampah di lingkungan mereka yang dinilai semakin mengganggu.

‎“Walaupun tadi hanya tiga orang yang menyampaikan langsung, tetapi banyak warga yang sudah mengirim pesan kepada saya mengenai persoalan sampah. Karena itu, saya mengundang langsung pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan jawaban dan penjelasan kepada warga,” ujarnya.

‎Selain sampah, warga juga mengeluhkan persoalan penerangan jalan lingkungan yang masih minim. Menurut Fatmawati, Dinas Perhubungan telah berkomunikasi dengannya terkait rencana bantuan pemasangan titik lampu bagi wilayah yang belum memiliki penerangan.

‎“Dinas Perhubungan sudah berkomunikasi dengan saya. Mereka siap membantu pemasangan satu titik lampu untuk lokasi yang memang belum memiliki penerangan. Ini penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kecelakaan di malam hari,” jelas Fatmawati, di kediamannya, Minggu siang (07/12/2025).

‎Terkait data dan pengajuan pemasangan lampu, Fatmawati menegaskan bahwa ia tidak serta-merta menyetujui seluruh usulan yang masuk. Setiap pengajuan akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan mengenai ketersediaan anggaran dan target pemasangan.

‎“Saya perlu memastikan apakah tahun ini ada alokasi untuk pemasangan lampu lingkungan. Jika ada, barulah kita bicarakan lebih lanjut,” tambahnya.

‎Masalah layanan kesehatan, khususnya BPJS, juga menjadi perhatian warga. Banyak masyarakat merasa proses layanan yang seharusnya gratis masih menimbulkan biaya tertentu. Pihak BPJS diketahui tidak dapat hadir pada kegiatan reses, sehingga pertanyaan warga mengenai prosedur terbaru belum terjawab.

‎“Warga menanyakan mengapa layanan BPJS yang dikatakan gratis masih memerlukan pembayaran. Ini akan saya tindak lanjuti dan saya tanyakan langsung kepada pihak BPJS,” tegas Fatmawati.

‎Melalui reses ini, ia memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke pembahasan selanjutnya bersama instansi terkait, agar permasalahan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap dan tepat sasaran.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.