SEMARANG, Berita Merdeka Online – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin (Agustina-Iswar) menunjukkan sejumlah capaian di sektor pendidikan.
Melalui program “Semarang Cerdas”, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu, menyelesaikan persoalan ijazah tertahan, hingga memperkuat dukungan bagi sekolah swasta dan guru.
Agustina menegaskan pendidikan menjadi prioritas dalam lima pilar pembangunan kota, yakni Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan karena faktor ekonomi,” ujar Agustina, beberapa waktu lalu.
Data tahun 2025 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang mencapai 85,80 dan masuk kategori sangat tinggi, sekaligus tertinggi di Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah warga mencapai 11,11 tahun.
Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Agustina–Iswar mencapai 83,6 persen berdasarkan Survei Litbang Kompas.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelunasan tunggakan SPP bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Sepanjang 2025, Pemkot telah membayarkan tunggakan SPP untuk 122 siswa di 15 sekolah dengan total nilai Rp71.393.000. Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi putus sekolah akibat beban biaya pendidikan.
Selain itu, persoalan ijazah tertahan juga mulai diselesaikan. Tercatat sebanyak 374 ijazah dari 36 sekolah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya sepanjang 2025. Meski demikian, masih terdapat 10.335 ijazah yang tercatat tertahan dan menjadi pekerjaan rumah yang akan diselesaikan secara bertahap.
Pemkot juga memperkuat dukungan terhadap sekolah swasta melalui program Hibah P-BOSP (Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Swasta). Pada 2025, program ini menjangkau 129 sekolah swasta dengan total anggaran Rp25,79 miliar.
“Rinciannya meliputi 41 TK swasta, 47 SD swasta, dan 44 SMP swasta. Ribuan siswa menerima bantuan operasional per anak per tahun, sehingga meringankan beban biaya pendidikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, sebanyak 1.482 guru swasta yang belum tersertifikasi juga mendapatkan bantuan operasional untuk mendukung kesejahteraan dan motivasi mengajar. Pemkot turut memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 35 sekolah swasta.
Upaya tersebut berdampak pada penurunan angka putus sekolah. Berdasarkan data 2025, angka putus sekolah tingkat SD/MI tercatat 0 persen, sedangkan tingkat SMP/MTs sebesar 0,01 persen.
Di bidang peningkatan kualitas, Pemkot membangun 43 ruang kelas baru SD dan 24 ruang kelas baru SMP, serta memperbaiki ratusan ruang kelas lainnya. Indeks literasi Kota Semarang pada 2025 tercatat 82,16 persen dan indeks numerasi 77,74 persen.
Program beasiswa juga diperluas. Tahun 2025, sebanyak 2.649 siswa SD/MI, 1.129 siswa SMP/MTs, 468 siswa SMA/SMK/MA, serta 12 mahasiswa menerima bantuan pendidikan. Pada 2026, jumlah penerima beasiswa ditargetkan meningkat signifikan di seluruh jenjang.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemkot Semarang menargetkan perluasan program sekolah swasta gratis menjadi 135 sekolah serta peningkatan jumlah penerima beasiswa.
Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan penyelesaian ijazah tertahan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Tidak boleh ada anak Semarang yang tidak sekolah karena alasan biaya. Pendidikan adalah hak setiap anak dan menjadi fondasi masa depan kota ini,” tandas Agustina.(day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan