Senator Jelita Donal: DPD RI Hadir untuk Menjembatani Aspirasi dan Kendala Daerah

Padang (Sumbar), Berita Merdeka Online – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Senator H. Jelita Donal, Lc., menegaskan bahwa kehadiran DPD RI di daerah bukan sekadar menjalankan kewajiban formal semata, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan agar kebijakan nasional berjalan efektif dengan dukungan dan keselarasan dari pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Padang, Selasa sore, 29 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, beserta sejumlah anggota DPRD lainnya.

“Kami datang untuk mendengar langsung, agar regulasi yang lahir dari pusat benar-benar selaras dengan kebutuhan dan dinamika daerah. Ini bagian dari tugas konstitusional DPD RI,” ujar Jelita Donal di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang.

Ia menambahkan, kunjungan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga negara, demi terwujudnya kebijakan publik yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah kendala yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD dalam hal pembentukan kebijakan lokal akibat ketatnya regulasi pusat.

Menurut Senator asal Sumatera Barat itu, DPD RI siap menjadi jembatan untuk menyampaikan berbagai hambatan dan kendala yang dialami daerah kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait.

“Sebagaimana disampaikan Pak Muharlion, hambatan regulasi seperti dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2022 memang dirasakan menyulitkan. Ini menjadi bagian dari tugas DPD untuk menyuarakan ke pusat,” tegas Jelita Donal.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan bahwa regulasi yang terlalu sentralistik membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan.

Lihat Juga:

Warga Binaan Lapas Bangko Lulus Pelatihan Bersertifikat Pangkas Rambut dan Tambal Ban, Bekal Kemandirian Usai Bebas

“Proses harmonisasi dan fasilitasi yang panjang menyebabkan lambatnya pembentukan Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Ini sangat menghambat kami di daerah,” kata politisi PKS tersebut.

Muharlion mengapresiasi kunjungan kerja Senator Jelita Donal dan berharap seluruh aspirasi serta persoalan yang dihadapi Pemko Padang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

“Kami berharap DPD RI bisa menjadi jembatan agar suara daerah benar-benar didengar dan diperjuangkan, terutama dalam menyikapi keterbatasan kewenangan dan lambatnya regulasi turunan dari pusat,” tutupnya.

(Charles Nasution)