Sulaeman L: Data Valid Terkait Pangan, Jangan Bingungkan Rakyat

Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Semua kementerian dan lembaga yang bertugas terkait ketahanan pangan Indonesia agar memberikan data yang komprehensif.

Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IV fraksi Nasdem, H Sulaeman L Hamzah, di Sultan Hotel, kamis kemarin (16/3/23).

“Lembaga ini sudah selayaknya tidak memberikan data yang salah dan membingungkan masyarakat,” kata Sulaeman usai seminar nasional yang mengusung tema “Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas”.

Lihat Juga:

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Menurutnya kevalidan data ketahanan pangan selama ini masih masih mengalami kesimpangsiuran.

“Untuk itu data antara BPS dan Kementerian Pertanian diharapkan terkonfirmasi dengan data stok di pasaran umum, rumah tangga dan lainnya. Ini kan tidak terinci,” kata politikus Nasdem ini.

Padahal, kata dia, ada data tersendiri yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan akhir dengan melakukan tindakan impor.

Lihat Juga:

Kapolri Siapkan Poliran, Polri Gandeng Kementerian dan Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Pengangguran

Harus dilakukan impor karena tidak mencukupi, dengan data yang sekarang tersebar sekarang di rumah tangga, tidak mungkin ditarik kembali,” kata eks Direktur Duta Indo Farma ini.

Terkait hal itu, kata Sulaeman agar stakeholder saatnya fokus dalam membangun basis data yang valid dan komprehensif.

“Kita menuju satu data yang lebih valid dari sebelumnya,” pungkas Sulaeman.

Lihat Juga:

Menkomdigi Meutya Hafid Respons Ancaman Pemutusan Internet, Ungkap Risiko bagi Konektivitas Singapura

Ia juga berharap dengan adanya komunikasi antar lembaga akan menjadikan data terkonfirmasi dengan baik. “Seminar dan pertemuan antar lembaga inilah akan tercipta komunikasi dengan menyajikan data yang tidak membingkan masyarakat lagi,” pungkasnya.

Tampak juga kehadiran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai penyaji materi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum HKTI Moeldoko, Kabulog Budi Waseso, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta, dan sejumlah ahli pangan IPB Prof Dwi Andreas dan Khudori.

Hadir pula para pejabat yang mengurusi pertanian dari beberapa provinsi lumbung pangan yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Juga para pengambil kebijakan dari BUMN yang berkaitan dengan pangan semisal Dirut PT Pupuk Indonesia, RNI, PTP dan Sang Hyang Seri. (@ms)